JAKARTA — Sejumlah pakar kebijakan publik di Kota Bandung mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia, sekaligus menjaga stabilitas tanpa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk manajemen permintaan energi yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pemerintah memilih pendekatan yang lebih aman secara ekonomi dan politik dibandingkan opsi menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi.
“Kebijakan WFH Nasional setiap Jumat yang dimulai 1 April 2026 merupakan langkah strategis yang menarik untuk dibedah. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak menentu, pemerintah terlihat memilih jalur manajemen permintaan (demand management) daripada menaikkan harga subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak politik,” ujar Bonti, Kamis (2/4/2026).
Ia memperkirakan penerapan WFH pada hari Jumat dapat menurunkan beban listrik di gedung-gedung pemerintahan dan swasta di Jakarta, Surabaya, dan Medan hingga 15–20%. Penurunan konsumsi tersebut disebut berpotensi mengurangi beban puncak PLN.
