Malang — Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru di tengah krisis energi global, terutama jika wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dijalankan tanpa rancangan kebijakan yang menyeluruh.
Gelombang krisis energi global dinilai menempatkan Indonesia pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Salah satu strategi penghematan bahan bakar yang mengemuka adalah penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta.
Namun, Vina menilai kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Menurut dia, WFH perlu dikaji apakah benar menjadi solusi efisien atau justru memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, sekaligus membuka celah ketimpangan baru.
Ia menilai WFH berpotensi menjadi solusi simbolis apabila tidak disertai paket kebijakan komprehensif. Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau pemberian insentif bagi pekerja, WFH disebut belum bisa dikategorikan sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.
Dari sisi sosiologis, Vina menyebut alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar karena masyarakat telah memiliki pengalaman beradaptasi sejak masa pandemi. Namun, ia mengingatkan adanya risiko pada praktik di lapangan yang dapat melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
Vina mencontohkan kekhawatiran ketika WFH berubah menjadi work from anywhere (WFA). Jika pekerja memilih bekerja di kafe atau tempat publik, penggunaan kendaraan bermotor tetap terjadi sehingga tujuan penghematan konsumsi bahan bakar tidak tercapai.
Ia juga menyoroti pergeseran beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Menurutnya, biaya listrik, internet, dan kebutuhan pendukung kerja dapat meningkat di tingkat keluarga, sehingga aspek keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja perlu menjadi perhatian.
Karena itu, Vina mendorong pemerintah merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Ia menambahkan, Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya siap beralih ke energi terbarukan secara massal.
Selain itu, WFH disebut berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran berisiko kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar ketimpangan ekonomi.
Vina menekankan pentingnya pedoman profesi yang disusun secara transparan serta perlunya mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Menurutnya, tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” kata Vina.
