Malang — Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru di tengah krisis energi global, terutama jika kebijakan penghematan bahan bakar diterapkan tanpa desain yang adil dan menyeluruh.
Di tengah gelombang krisis energi global, Indonesia dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Salah satu wacana yang mencuat adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta sebagai strategi penghematan bahan bakar.
Namun, Vina mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Ia menilai WFH berisiko hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, sekaligus membuka celah ketimpangan baru apabila tidak dibarengi paket kebijakan yang komprehensif.
Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau pemberian insentif bagi pekerja, WFH belum dapat disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan dan dapat berakhir sebagai solusi simbolis.
Dari perspektif sosiologis, Vina menyebut masyarakat sudah memiliki pengalaman beradaptasi dengan perubahan ruang kerja sejak pandemi. Meski demikian, ia melihat risiko baru dapat muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
Ia menyoroti kemungkinan WFH berubah menjadi work from anywhere (WFA), misalnya bekerja dari kafe atau tempat publik lain. Dalam kondisi itu, pekerja tetap menggunakan kendaraan bermotor sehingga tujuan menekan konsumsi bahan bakar tidak tercapai.
Selain itu, pergeseran ruang kerja juga dinilai memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, dan kebutuhan pendukung kerja dapat meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.
Ia mendorong pemerintah merancang paket kebijakan yang utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Vina juga menilai Indonesia belum sepenuhnya siap untuk beralih ke energi terbarukan secara massal.
Di sisi lain, ia mengingatkan WFH berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran bisa kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar ketimpangan ekonomi.
Vina menegaskan perlunya pedoman profesi yang disusun secara transparan, serta pertimbangan atas ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH dinilai berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujar Vina.
