Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif 25% terhadap negara-negara yang tetap berdagang dengan Iran dinilai berpotensi memanaskan kembali hubungan Washington–Beijing. China merupakan mitra dagang terbesar Iran, sehingga kebijakan ini dapat berdampak langsung pada relasi dagang dan politik kedua negara.
Isu Iran pernah menjadi titik panas dalam hubungan AS–China pada masa jabatan pertama Trump (2017–2021). Saat itu, Washington memperketat sanksi terhadap Teheran dan sekaligus membidik perusahaan teknologi China, Huawei, yang dituduh menjual teknologi kepada Republik Islam tersebut.
Penangkapan Meng Wenzhou, putri pendiri Huawei, di Kanada atas permintaan AS memicu aksi balasan dan krisis penyanderaan. Pertukaran tudingan yang keras kala itu terus membayangi sisa masa pemerintahan pertama Trump.
Dengan Iran kembali menjadi sasaran, ancaman tarif tersebut dinilai dapat membuat pengiriman barang China ke AS dikenai pungutan lebih dari 70%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tarif efektif 57,5% yang berlaku sebelum Trump dan Presiden China Xi Jinping mencapai kesepakatan pada Oktober lalu untuk meredakan perang dagang.
Namun, belum jelas negara mana saja yang memiliki hubungan bisnis dengan Iran yang akan menjadi target kebijakan tersebut, dan Trump juga belum secara eksplisit menyebut China. Ia pun dikenal kerap melontarkan pernyataan spontan yang dapat mengguncang kebijakan luar negeri AS, meski tidak selalu ditindaklanjuti.
Wu Xinbo, Dekan Institute of International Studies di Universitas Fudan, menilai Beijing akan merespons keras bila tarif tambahan benar-benar diterapkan. “China akan memanggil gertakan (Trump). Saya bisa memastikan Trump tidak punya nyali untuk mengenakan tambahan tarif 25% terhadap China, dan jika ia melakukannya, China akan membalas dan ia akan menerima konsekuensinya,” kata Wu.
Sejumlah pakar di China mempertanyakan mengapa Trump tampak berniat menghidupkan kembali salah satu isu kebijakan luar negeri paling kontroversial dari masa jabatan pertamanya. Terlebih, langkah-langkah sebelumnya telah membuat Beijing lebih berhati-hati dalam memberi dukungan ekonomi kepada Teheran.
Seorang akademisi China yang berbasis di Beijing dan menjadi penasihat kementerian luar negeri terkait kebijakan Iran mengatakan hubungan kedua negara tidak sedekat yang kerap dipersepsikan publik. Ia meminta identitasnya tidak disebutkan karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Data bea cukai China menunjukkan impor dari Iran telah dipangkas tajam dalam beberapa tahun terakhir, seiring kehati-hatian perusahaan China agar tidak terkena sanksi pemerintah AS. Dalam 11 bulan pertama tahun lalu, China hanya membeli barang Iran senilai US$ 2,9 miliar, jauh di bawah puncak US$ 21 miliar pada 2018.
Meski demikian, Beijing disebut masih menyerap sekitar 80% minyak Iran yang dikapalkan melalui kilang-kilang independen kecil yang beroperasi di luar pembukuan untuk menghindari sanksi AS terkait ambisi nuklir Iran. Perusahaan minyak besar milik negara China disebut tidak lagi berbisnis dengan Iran sejak 2022, sementara sejumlah analis menilai pengiriman oleh kilang independen membuat total nilai pembelian China tetap berada di kisaran puluhan miliar dolar AS.
Wang Jin dari lembaga pemikir Beijing Club for International Dialogue menilai isu China bisa menjadi alasan untuk menambah tekanan terhadap Iran. “China hanyalah alasan, semacam kamuflase bagi pemerintahan Trump, untuk menekan Iran lebih lanjut,” ujarnya.
Ketika ditanya dalam konferensi pers rutin hari Selasa mengenai ancaman tarif Trump, Kementerian Luar Negeri China menyatakan Beijing akan “secara tegas melindungi hak dan kepentingan sahnya.”
Para analis juga menilai taruhannya tinggi karena Iran merupakan mitra bisnis yang jauh lebih besar bagi China dibandingkan Venezuela, yang sebelumnya juga menjadi arena tekanan AS terhadap keterlibatan Beijing. Dorongan baru Trump untuk memutus Iran dari arus perdagangan global dinilai dapat memperketat sorotan terhadap Belt and Road Initiative (BRI), prakarsa unggulan Xi Jinping, di mana Iran dipandang sebagai simpul strategis jalur barang China menuju Timur Tengah.
Situasi ini turut memunculkan ketidakpastian mengenai rencana kunjungan Trump ke Beijing pada April mendatang, yang sebelumnya diperkirakan akan diiringi pengumuman kesepakatan dagang besar dengan Xi.
Analis Economist Intelligence Unit yang berbasis di Beijing, Xu Tianchen, menilai penerapan kebijakan tarif tersebut masih menjadi tanda tanya. “Apakah tarif Trump dapat benar-benar ditegakkan masih menjadi tanda tanya,” katanya. Ia mencontohkan bahwa tahun lalu Trump mengumumkan tarif terkait perdagangan minyak Rusia yang dianggap “ilegal”, namun penerapannya tidak konsisten. Xu juga menilai Trump cenderung menekan pihak yang lebih lemah dan menyarankan agar langkah tersebut dikelola agar tidak meningkat menjadi konfrontasi langsung dengan China.
