Diplomasi kerap dipandang sebagai urusan hubungan antarnegara. Namun dalam praktiknya, diplomasi juga mencerminkan cara sebuah bangsa memposisikan diri di panggung global. Sejak kemerdekaan, Indonesia mengalami pergeseran pendekatan politik luar negeri—dari idealisme revolusioner, beralih ke pragmatisme ekonomi, hingga kemungkinan menguatnya realisme strategis.

Perbandingan antara diplomasi pada era Soekarno, Joko Widodo, dan proyeksi arah pada era Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana perubahan konteks geopolitik turut memengaruhi prioritas dan gaya kebijakan luar negeri Indonesia.

Soekarno: Diplomasi Ideologis dan Revolusioner

Pada masa Soekarno, diplomasi Indonesia dikenal ideologis dan berani. Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu pemimpin negara-negara yang baru berkembang, dengan penekanan kuat pada perjuangan anti-kolonialisme.

Sejumlah ciri yang menonjol dari diplomasi Soekarno antara lain penolakan terhadap kolonialisme secara global serta dukungan terhadap kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika. Soekarno juga mendorong politik nonblok sebagai bagian dari alat perjuangan internasional, bersama tokoh-tokoh seperti Josep Broz Tito dan Jawaharlal Nehru dalam pelopor Non-Aligned Movement. Selain itu, diplomasi pada era ini memanfaatkan panggung dunia melalui pidato dan simbolisme untuk membangun citra moral Indonesia.

Pendekatan tersebut memberi Indonesia pengaruh global yang besar, legitimasi moral yang tinggi, serta posisi kepemimpinan di Global South. Namun, terdapat kelemahan yang disebutkan, seperti kondisi ekonomi domestik yang lemah, gaya yang dinilai terlalu konfrontatif, dan kerentanan terhadap tekanan geopolitik.

Jokowi: Diplomasi Ekonomi dan Stabilitas

Pada era Joko Widodo, arah diplomasi bergeser dari ideologi menuju pragmatisme ekonomi. Diplomasi lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk dengan menarik investasi, teknologi, dan memperluas perdagangan.

Ciri lain yang disebutkan adalah penekanan pada stabilitas dan moderasi, dengan upaya menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan tanpa konflik terbuka. Peran dalam forum multilateral seperti G20 dan ASEAN digambarkan sebagai sarana yang digunakan secara pragmatis untuk kepentingan ekonomi.

Kekuatan pendekatan ini dinilai terletak pada stabilitas politik luar negeri, relevansi dengan dinamika globalisasi, serta dukungan terhadap agenda pembangunan domestik. Di sisi lain, terdapat catatan kelemahan berupa menurunnya pengaruh global, minimnya visi ideologis, dan kesan pasif dalam merespons konflik global.

Prabowo: Potensi Diplomasi Realis dan Kekuatan Negara

Era Prabowo Subianto diproyeksikan berpotensi menjadi fase baru yang memadukan idealisme nasional dengan realisme geopolitik. Dalam gambaran tersebut, diplomasi pertahanan dan keamanan disebut berpeluang mendapat perhatian lebih, seiring latar belakang Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan.

Selain itu, muncul perkiraan penekanan pada kemandirian strategis—menjaga jarak dari blok-blok global sambil meningkatkan daya tawar—serta nasionalisme ekonomi dan geopolitik melalui pemanfaatan sumber daya untuk memperkuat posisi Indonesia.

Kekuatan pendekatan ini disebut mencakup sikap yang lebih realistis, adaptif terhadap konflik modern, dan fokus pada kedaulatan. Namun, terdapat risiko seperti potensi militerisasi diplomasi, tekanan dari kekuatan besar, serta ujian konsistensi prinsip bebas aktif.

Perbedaan Kunci: Ideologi, Ekonomi, dan Kekuatan

Dalam perbandingan yang disajikan, Soekarno menempatkan ideologi sebagai basis utama diplomasi dengan tujuan anti-kolonial dan gaya retoris, serta fokus pada Global South. Jokowi menonjolkan basis ekonomi dengan tujuan pembangunan, gaya pragmatis, dan fokus pada investasi. Sementara itu, Prabowo diperkirakan menekankan basis kekuatan dengan tujuan kemandirian, gaya realistis, dan fokus pada strategi geopolitik. Masing-masing juga menghadapi tantangan berbeda: Soekarno dengan persoalan ekonomi, Jokowi dengan penurunan pengaruh global, dan Prabowo dengan tekanan dari berbagai blok.

Kesamaan Tantangan: Struktur Domestik dan Kepentingan Elite

Di balik perbedaan gaya, terdapat satu kesamaan yang disorot: setiap presiden menghadapi struktur domestik yang serupa, mulai dari pengaruh oligarki, kepentingan bisnis, hingga tarik-menarik elite. Diplomasi disebut tidak selalu murni demi kepentingan rakyat, melainkan dapat dipengaruhi akses sumber daya, proyek strategis, dan kepentingan kelompok ekonomi. Situasi ini digambarkan sebagai dilema politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan.

Persimpangan Masa Depan Diplomasi Indonesia

Ke depan, Indonesia disebut berada di persimpangan. Jika hanya mengandalkan pragmatisme, Indonesia berisiko sekadar menjadi pasar global. Jika hanya menekankan ideologi, ada risiko terisolasi. Sementara jika mampu mengembangkan pendekatan realistis dan strategis, Indonesia dinilai berpeluang menjadi kekuatan Global South.

Pada akhirnya, arah diplomasi Indonesia digambarkan sebagai perjalanan dari moralitas, pragmatisme, menuju realisme. Soekarno membangun panggung, Jokowi membangun fondasi ekonomi, dan Prabowo disebut berpotensi membangun kekuatan. Namun, pertanyaan tentang siapa yang paling menentukan keberhasilan diplomasi—presiden atau kontrol publik terhadap negara—tetap menjadi isu yang mengemuka.