Jakarta (04/04) — Anggota DPR RI Slamet menyoroti meningkatnya tekanan terhadap ketahanan pangan nasional seiring konflik geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi. Kenaikan harga energi dinilai mendorong biaya logistik dan produksi pangan dunia, sehingga negara yang masih bergantung pada impor komoditas strategis, termasuk Indonesia, menghadapi risiko kenaikan harga global bersamaan dengan pelemahan nilai tukar.
Menurut Slamet, dinamika di Timur Tengah memiliki dampak luas terhadap energi dan pengapalan global. Data yang disampaikan menyebut kawasan tersebut menyuplai sekitar 30% minyak dunia, sementara sekitar 20% jalur perdagangan global melewati Selat Hormuz. Gangguan di kawasan ini disebut dapat langsung berpengaruh pada harga energi dan biaya pengiriman internasional.
Tekanan paling signifikan, kata Slamet, terlihat pada sejumlah komoditas pangan strategis yang masih bergantung pada impor. Indonesia mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun dengan ketergantungan 100% impor, sehingga rentan terhadap kenaikan harga global yang dipengaruhi biaya energi dan logistik. Sementara itu, kedelai yang diimpor sekitar ±2,6 juta ton per tahun dengan porsi 70–80% impor juga mengalami kenaikan harga global, tercatat sekitar USD 409,48 per ton pada Februari 2026, yang dikaitkan dengan meningkatnya biaya pupuk dan transportasi.
Selain itu, impor gula industri yang ditargetkan mencapai 3,12 juta ton pada 2026 disebut mengikuti tren kenaikan harga global akibat meningkatnya biaya produksi berbasis energi. Garam industri, dengan kebutuhan impor sekitar 577 ribu ton per tahun, juga terdampak oleh kenaikan ongkos logistik dan energi yang mendorong harga global naik dan menambah beban industri turunan di dalam negeri.
Slamet menambahkan, dampak konflik dan lonjakan energi tidak hanya menekan harga komoditas pangan, tetapi juga input produksi. Indonesia mengimpor LPG sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi domestik sekitar 1,3 juta ton, sehingga ketergantungan pada pasar global dinilai tinggi. Di sisi lain, gas yang menyumbang sekitar 70–80% biaya produksi pupuk nitrogen mengalami kenaikan harga seiring lonjakan energi global. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi meningkatkan harga pupuk dan berimplikasi pada bertambahnya beban subsidi pemerintah.
Ia juga mengingatkan adanya risiko fiskal, termasuk potensi pembatasan volume pupuk subsidi. Jika terjadi, hal tersebut dinilai dapat menekan produktivitas petani dan memperburuk ketahanan pangan nasional.
Untuk merespons situasi tersebut, Slamet mendorong pemerintah menyiapkan langkah strategis dan terukur. Ia menyebut perlunya percepatan substitusi impor melalui pengembangan komoditas lokal seperti sorgum dan kedelai domestik, penguatan cadangan pangan nasional, serta reformasi sistem logistik untuk menekan biaya distribusi.
Perlindungan terhadap petani dan pelaku UMKM pangan, lanjut Slamet, juga perlu diperkuat melalui jaminan pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan. Ia turut menekankan pentingnya diversifikasi negara sumber impor serta penguatan ekosistem pangan berbasis koperasi.
“Krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kuat, resilien, dan berpihak kepada petani serta masyarakat,” tegasnya.
