Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada awal 2026 menunjukkan penguatan, meski perang di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 dinilai memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global.
BI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 meningkat, terutama ditopang permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik seiring meningkatnya kebutuhan terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), membaiknya penghasilan pada sebagian kelompok pendapatan yang didukung oleh pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif pemerintah lainnya.
Dari sisi investasi, BI memprakirakan kinerja tetap baik, terutama didorong akselerasi investasi pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi Danantara.
Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah perlu diantisipasi dan direspons secara tepat agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga. BI menyebut penguatan sinergi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan untuk menjaga permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%.
Di sektor eksternal, neraca perdagangan pada Januari 2026 mencatat surplus US$ 1,0 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus Desember 2025 sebesar US$ 2,5 miliar. Penurunan surplus ini dikaitkan dengan perlambatan permintaan dunia terhadap ekspor nonmigas.
Untuk aliran modal, pada Januari–Februari 2026 secara kumulatif tercatat net inflows sebesar US$ 1,6 miliar, ditopang aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun pada Maret 2026, investasi portofolio mencatat net outflows sebesar US$ 1,1 miliar, yang dipicu meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah.
BI juga melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tetap terjaga sebesar US$ 151,9 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Ke depan, BI menilai penurunan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan harga minyak global perlu menjadi perhatian karena berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan menuju batas atas kisaran defisit 0,9% sampai 0,1% dari PDB. Dalam konteks itu, sinergi kebijakan untuk memperkuat neraca pembayaran dan ketahanan eksternal, termasuk membangun kepercayaan investor global, disebut akan terus ditingkatkan.
Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2026 tercatat 4,76% (year on year/yoy). BI menyebut angka ini terutama dipengaruhi faktor temporer base effect dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga 50% pada Januari dan Februari 2025.
Inflasi inti dilaporkan tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy), terutama didorong kenaikan harga emas. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tercatat 4,64% (yoy) dan dinilai tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan pada periode HBKN Tahun Baru Imlek serta Ramadan 1447 H, di saat pasokan menurun akibat gangguan cuaca.
BI memandang inflasi IHK pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%, meski lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya karena dipengaruhi prospek kenaikan harga komoditas global. Inflasi inti diprakirakan tetap terkendali, sementara inflasi volatile food diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga pangan dan pupuk global.
Perry Warjiyo menyatakan BI akan terus memperkuat respons kebijakan moneter yang bersifat pre-emptive serta bersinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID), termasuk penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna menjaga inflasi tetap terkendali sesuai sasaran.
