Persaingan antara Amerika Serikat dan China yang berlangsung saat ini kerap dianggap sebagai bentuk baru dari perang dingin. Rivalitas antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan dan ekonomi, tetapi juga meluas ke bidang keamanan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.

Fenomena ini menunjukkan upaya kedua negara untuk menjadi negara adikuasa yang berpengaruh secara global. Polarisasi yang terjadi antara AS dan China juga memicu pertanyaan mengenai keberlanjutan nilai-nilai multilateralisme yang telah menjadi dasar sistem internasional pasca Perang Dunia II.

Selama masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan "America First" yang diusung Amerika Serikat memunculkan keraguan di kalangan negara-negara lain terhadap struktur internasional yang selama ini dijaga. Dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pandangan terkait dampak rivalitas tersebut. Mengutip Presiden Joko Widodo saat menghadiri pertemuan IMF-World Bank, Retno menegaskan bahwa "konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan bukan hanya bagi yang kalah, tetapi juga bagi yang menang." Pernyataan ini mencerminkan sikap Indonesia yang lebih mengedepankan nilai multilateralisme dan kerja sama daripada memilih salah satu pihak dalam persaingan global.

Sikap Negara-negara Asia Tenggara dan Ketidakpastian Kebijakan AS-China

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Andrew Mantong, mengungkapkan bahwa ketidakpastian kebijakan yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan China mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil sikap berhati-hati. Meski secara struktural negara-negara di dunia dapat terdorong untuk memihak salah satu kekuatan sesuai prinsip perimbangan kekuatan, faktor-faktor tak terduga turut memengaruhi keputusan tersebut.

Menurut Andrew, persepsi polarisasi yang muncul selama ini tidak hanya akibat kebangkitan ekonomi-politik China, tetapi juga karena orientasi Amerika Serikat yang cenderung mengisolasi diri dan fokus pada kepentingan nasional. Hal ini terlihat sejak masa pemerintahan George W. Bush yang mengalihkan perhatian geopolitik ke Timur Tengah, kemudian kebijakan "Pivot to Asia" di masa pemerintahan Barack Obama, hingga kebijakan yang dinilai membingungkan di era Trump.

Berdasarkan survei terbaru, China dan AS dianggap sebagai dua kekuatan yang paling tidak bisa diprediksi oleh negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi ini membuat negara-negara tersebut kesulitan menentukan sikap. Contohnya Indonesia, yang jika memihak Amerika Serikat, maka fokus geopolitiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional, terutama karena isu keamanan Indonesia lebih menitikberatkan pada pencegahan terorisme dibanding isu nuklir yang sering diangkat AS.

Hasil Survei ASEAN dan Pandangan Pakar

Survei yang dilakukan oleh ASEAN Studies Center di ISEAS Yusof-Ishak Institute berjudul "The State of Southeast Asia: 2019" mengungkapkan pandangan masyarakat di kawasan terhadap dinamika persaingan tersebut. Dari 1.008 responden yang terdiri dari kalangan pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, kelompok sosial, dan media, sebanyak 68,2% menilai pendekatan Amerika Serikat di Asia Tenggara menurun atau tidak berlanjut selama kepemimpinan Donald Trump.

Selain itu, terkait ekspansi ekonomi China melalui Belt and Road Initiative (BRI), sekitar 70% responden menyatakan perlunya kehati-hatian agar tidak terjebak dalam utang yang memberatkan dari China.

Moe Thuzar, peneliti ASEAN Studies Center di ISEAS, menyampaikan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan kecenderungan negara-negara Asia Tenggara untuk bersikap hati-hati, tidak hanya terhadap China tetapi juga terhadap rivalitas antara dua kekuatan besar di kawasan. Ia menilai bahwa masyarakat ASEAN tidak ingin berpihak, namun menyadari bahwa kepentingan AS dan China di wilayah ini lebih cenderung menimbulkan benturan ketimbang persaingan sehat.

Dengan situasi yang kompleks ini, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dihadapkan pada tantangan dalam menjaga stabilitas kawasan sambil mempertahankan prinsip multilateralisme dan kedaulatan nasional di tengah persaingan global yang semakin intens.