Rivalitas antara Cina dan Amerika Serikat (AS) tidak hanya terlihat dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam upaya memperluas pengaruh politik dan keamanan di Asia Tenggara, terutama terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Di tengah persaingan ini, negara-negara anggota ASEAN menunjukkan sikap kehati-hatian dan keraguan terhadap kedua kekuatan besar tersebut.
Langkah AS dan Implikasinya
Pekan lalu, AS mengesahkan Asia Reassurance Initiative Act, sebuah undang-undang yang menegaskan komitmen negara tersebut untuk mempererat hubungan dengan sekutu-sekutunya di kawasan Asia. Melalui undang-undang ini, AS berencana mengalokasikan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS per tahun selama lima tahun ke depan guna meningkatkan pengaruhnya di kawasan, termasuk membangun kerja sama keamanan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.
Namun, menurut Collin Koh, spesialis keamanan maritim dari Nanyang Technological University, meskipun ketegangan antara AS dan Cina sempat mereda, terutama setelah gencatan senjata dalam perang dagang, undang-undang tersebut memiliki potensi untuk memperburuk persaingan antara kedua negara. Koh menyatakan bahwa konsekuensi undang-undang ini tidak boleh diremehkan, meskipun implementasinya di bawah pemerintahan kemudian masih belum pasti.
Posisi ASEAN dalam Persaingan
Dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN pada November lalu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan bahwa ASEAN mungkin akan menghadapi pilihan sulit antara mengikuti visi Cina atau AS di masa depan. Meski berharap situasi tersebut tidak segera terjadi, pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan tekanan geopolitik yang meningkat.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tidak hadir dalam pertemuan tersebut, dan Wakil Presiden Mike Pence menegaskan bahwa ASEAN merupakan mitra strategis yang tidak tergantikan bagi AS. Di sisi lain, Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS serta menyelesaikan negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah kesepakatan perdagangan bebas yang melibatkan 10 anggota ASEAN dan enam negara Asia-Pasifik lainnya.
Survei Persepsi ASEAN terhadap AS dan Cina
Survei terbaru yang dilakukan oleh Pusat Studi ASEAN di ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan adanya keraguan di kalangan pemimpin, akademisi, dan komunitas bisnis ASEAN terhadap komitmen AS di kawasan. Dua pertiga responden menilai keterlibatan AS dalam Asia Tenggara menurun, dan sepertiga dari mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kepercayaan terhadap AS sebagai mitra strategis dan penyedia keamanan regional.
Lebih dari separuh responden juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap kedua negara, baik AS maupun Cina, dalam hal kontribusi mereka terhadap perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan tata kelola global.
Dalam hal kepercayaan, Jepang mendapatkan nilai positif tertinggi dari responden, dengan 65,9 persen memberikan pandangan positif. Namun, pengaruh ekonomi Cina di ASEAN dirasakan jauh lebih kuat, dengan 73 persen responden mengaku merasakannya, dibandingkan hanya 8 persen yang menyatakan hal sama terhadap AS.
Mengenai inisiatif sabuk dan jalan (Belt and Road Initiative/BRI) dari Cina, pendapat responden terbagi. Sekitar setengah dari mereka khawatir proyek ini bisa menempatkan negara-negara ASEAN dalam ketergantungan terhadap Cina, sementara separuh lainnya melihat pinjaman yang diberikan Cina sebagai penting untuk pembangunan infrastruktur. Meski demikian, terdapat konsensus bahwa negara-negara ASEAN harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam utang yang berlebihan akibat kerja sama tersebut.
Sikap ASEAN dan Pentingnya Otonomi Strategis
Moe Thuzar, peneliti utama di ASEAN Studies Center, menilai bahwa ASEAN tidak ingin berpihak dalam persaingan antara AS dan Cina, namun menyadari bahwa kepentingan kedua negara lebih bersifat konfrontatif daripada kompetitif.
Dalam analisisnya, Dewi Fortuna Anwar, profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengingatkan pentingnya menjaga otonomi strategis ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Ia menekankan bahwa sejarah kawasan yang pernah terbelah akibat perang dingin dan ideologi menjadi pelajaran penting agar negara-negara ASEAN tidak terpecah oleh tekanan kekuatan besar.
Anwar menambahkan bahwa meskipun ASEAN bukan organisasi sempurna, keberhasilannya dalam menjaga keharmonisan dan memainkan peran sebagai mediator antara kekuatan besar seperti AS dan Cina menjadi pencapaian penting. Konflik yang memecah belah ASEAN justru akan merugikan semua pihak, mengingat kompleksitas hubungan internasional yang melibatkan aspek ekonomi dan politik.
Menurutnya, mempertahankan otonomi strategis bukanlah kemewahan, melainkan strategi penting bagi ASEAN yang terdiri dari negara-negara dengan keberagaman dan kekuatan relatif lemah untuk bertahan di tengah dinamika persaingan global.