Jakarta — Dosen Hubungan Internasional Binus University, Dr. Tia Mariatul Kibtiah, menilai tidak diizinkannya kapal Indonesia melintas di Selat Hormuz menjadi indikasi adanya persoalan dalam diplomasi Indonesia dengan Iran.
Tia menyampaikan penilaian tersebut saat menjadi narasumber dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-41 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) di Lobby Plaza PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Menurut Tia, kapal-kapal milik negara lain seperti Malaysia dan Perancis disebut telah lama memperoleh akses yang mulus dari Iran, yang saat ini tengah berkonflik dengan Israel dan Amerika Serikat. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia justru tidak mendapatkan akses serupa, padahal kebutuhan energi Indonesia disebut bergantung pada jalur tersebut.
“Kok bisa? Pertanyaannya, kok Indonesia tidak bisa? Sementara kebutuhan energi kita sampai 40 persen melewati Selat Hormuz ini,” kata Tia.
Ia menambahkan, kemampuan diplomasi dinilainya menjadi faktor penting agar sebuah negara dapat menjaga kepentingannya di tengah situasi konflik. “Malaysia bisa, bisa kok kita berdiri di dua kaki. Itu yang disebut skill diplomasi. Punten, mungkin ada sesuatu yang enggak beres (dengan diplomasi Indonesia dan Iran),” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tia juga melontarkan kritik terhadap pemerintah terkait penunjukan pejabat di kementerian yang menangani diplomasi luar negeri. Ia menyoroti kecenderungan jabatan strategis diisi figur dari partai politik yang dinilainya kurang kompeten.
“Ada beberapa kementerian yang tidak bisa diisi oleh orang partai. Satu, Kementerian Keuangan, itu kacau kalau diisi orang partai. Satu lagi Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri diisi orang partai, tunggu kehancurannya,” kata Tia.
Menurutnya, diplomasi dan negosiasi tidak dapat dipelajari secara instan sehingga perlu dipimpin oleh profesional. Ia menyinggung situasi apabila kapal Pertamina tertahan di Selat Hormuz sebagai contoh konsekuensi yang dapat terjadi. “Kalau kapal Pertamina kita ditahan (di Selat Hormuz), ya enggak bisa ngomong (enggak kompeten) berarti,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla yang akrab disapa Gus Ulil menyatakan harapannya agar konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat segera berakhir. Ia menilai eskalasi perang membawa dampak luas dan merugikan banyak pihak, termasuk Indonesia.
“Posisi kita adalah menghendaki perang ini segera selesai, dan jalan perdamaian atau diplomasi harus lebih didahulukan. Perang ini jelas membawa dampak luar biasa yang menyengsarakan, bukan saja bagi penduduk di kawasan Timur Tengah, tetapi juga membawa penderitaan bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia,” kata Gus Ulil.
Gus Ulil menambahkan, meski pemerintah saat ini tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dampak ekonomi dari perang pada akhirnya tetap akan terasa. Ia menilai upaya pemerintah menahan kenaikan harga minyak dilakukan dengan beban fiskal yang berat karena berpotensi menambah subsidi.
“Kita hari-hari ini mungkin masih merasa sedikit beruntung karena pemerintah kita berhasil menahan kenaikan harga minyak. Walaupun itu tentu dengan beban fiskal yang sangat berat karena akan menambah subsidi yang sangat besar sekali. Tetapi, langkah pemerintah kita menempuh jalan itu bagi saya perlu diapresiasi,” ujarnya.
