Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya elektrifikasi kendaraan dan penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Sugeng, kondisi global saat ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk segera menguatkan ketahanan energi dengan memaksimalkan sumber daya domestik, terutama sektor ketenagalistrikan, di tengah risiko gangguan pasokan dan fluktuasi harga energi dunia.
Ia menjelaskan, elektrifikasi kendaraan dinilai strategis untuk mengalihkan konsumsi energi sektor transportasi dari bahan bakar fosil ke listrik. Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri.
Sugeng juga menyoroti beban subsidi energi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan subsidi energi naik dari Rp95,7 triliun pada 2020 menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, lalu meningkat lagi menjadi Rp203,4 triliun pada 2024, terutama untuk BBM dan LPG. Pada 2025, total anggaran subsidi energi disebut mencapai Rp394,3 triliun, sementara dalam RAPBN 2026 direncanakan Rp210,06 triliun dengan porsi besar masih untuk BBM dan LPG.
Selain elektrifikasi kendaraan, Sugeng mendorong konversi kompor berbahan bakar gas ke kompor listrik di tingkat rumah tangga. Ia menilai kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang sudah tersedia luas di berbagai daerah.
Sugeng menegaskan, kedua langkah tersebut tidak hanya mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global. Ia menyebut peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif dapat memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal.
Meski demikian, ia menilai kebijakan elektrifikasi kendaraan dan kompor listrik perlu ditopang regulasi yang matang agar implementasinya berjalan efektif dan tidak membebani masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, transisi energi diharapkan dapat berlangsung bertahap sekaligus memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional.
