Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera mengambil langkah besar untuk membenahi sistem transportasi publik nasional. Menurutnya, situasi krisis energi global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah hingga penutupan Selat Hormuz harus menjadi momentum untuk mempercepat peralihan mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Huda menilai pemerintah tidak bisa terus mengandalkan kebijakan yang bersifat reaktif, seperti penerapan bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Ia menekankan perlunya solusi permanen melalui penguatan transportasi publik yang memadai.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil membuat ketahanan nasional rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Karena itu, pembenahan transportasi massal dinilai bukan semata persoalan kenyamanan perkotaan, melainkan bagian dari strategi menjaga kedaulatan energi.
Huda meminta adanya peta jalan yang jelas agar transportasi publik benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas warga, dengan layanan yang nyaman, murah, dan menjangkau berbagai wilayah. Ia mengkritik pembangunan angkutan umum di sejumlah kota besar yang tersendat akibat efisiensi anggaran, serta mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi memperkuat skema Buy The Service (BTS).
Menurutnya, saat ini layanan transportasi massal yang dinilai berjalan baik dan relatif terintegrasi baru terlihat di Jakarta. Sementara kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Palembang disebut membutuhkan penanganan lebih serius terkait ketersediaan angkutan massal yang memadai.
Huda juga mengusulkan agar pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk kendaraan pribadi guna memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Tujuannya, agar tarif transportasi massal tetap terjangkau sekaligus memperluas layanan.
Selain itu, ia mendorong kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, yang dapat dilakukan melalui manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan usia kendaraan di wilayah tertentu. Namun, ia menegaskan pembatasan tersebut perlu diiringi penyediaan armada transportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu.
Huda menambahkan, investasi pada transportasi publik merupakan investasi ketahanan jangka panjang. Dengan peralihan ke angkutan umum yang mulai menggunakan energi terbarukan atau listrik, Indonesia dinilai dapat meminimalkan dampak krisis energi dan menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah ketidakpastian geopolitik.
Ia menutup pernyataannya dengan menilai krisis energi saat ini sebagai momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan.
