Ketegangan global akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dinilai memicu kenaikan biaya logistik dan produksi pangan dunia. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis, situasi ini menghadirkan risiko ganda berupa kenaikan harga global serta tekanan dari pelemahan nilai tukar.
Anggota DPR RI Slamet mengatakan kondisi tersebut perlu direspons melalui langkah yang strategis dan terukur. Ia mendorong pemerintah mempercepat substitusi impor dengan mengembangkan komoditas lokal, memperkuat cadangan pangan nasional, serta mereformasi sistem logistik agar biaya distribusi dapat ditekan.
“Krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kuat, resilien, dan berpihak kepada petani serta masyarakat,” kata Slamet, Minggu, 5 April 2026.
Selain penguatan produksi dalam negeri, ia menilai perlindungan terhadap petani dan pelaku UMKM pangan perlu diperkuat melalui jaminan ketersediaan pupuk subsidi serta dukungan pembiayaan. Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi negara sumber impor dan penguatan ekosistem pangan berbasis koperasi.
Data yang disampaikan menunjukkan kawasan Timur Tengah menyuplai sekitar 30 persen minyak dunia, sementara sekitar 20 persen jalur perdagangan global melewati Selat Hormuz. Gangguan di kawasan tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada harga energi dan biaya pengapalan global.
Dalam konteks Indonesia, sejumlah komoditas impor disebut berpotensi terdampak. Indonesia diketahui mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun, dengan risiko kenaikan harga global seiring lonjakan biaya energi dan logistik. Komoditas kedelai yang mencapai sekitar 2,6 juta ton per tahun—dengan porsi impor 70–80 persen—juga disebut mengalami kenaikan harga, tercatat sekitar USD 409,48 per ton pada Februari 2026, yang dikaitkan dengan naiknya biaya pupuk dan transportasi.
Impor gula industri yang ditargetkan mencapai 3,12 juta ton pada 2026 juga disebut menunjukkan tren kenaikan harga global akibat meningkatnya biaya produksi berbasis energi. Sementara itu, garam industri dengan kebutuhan impor sekitar 577 ribu ton per tahun turut terdampak kenaikan ongkos logistik dan energi yang mendorong harga global naik dan membebani industri turunan di dalam negeri.
Di luar komoditas pangan, sektor input produksi juga dinilai terkena dampak. Indonesia mengimpor LPG sekitar 8,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik sekitar 1,3 juta ton, sehingga ketergantungan pada pasar global masih tinggi. Pada saat yang sama, gas yang disebut menyumbang sekitar 70–80 persen biaya produksi pupuk nitrogen berisiko naik mengikuti lonjakan harga energi.
Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga pupuk dan berimplikasi pada meningkatnya beban subsidi pemerintah. Risiko fiskal pun disebut ikut meningkat, termasuk potensi pembatasan volume pupuk subsidi yang pada akhirnya dapat menekan produktivitas petani dan memperburuk ketahanan pangan nasional.
