JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia tetap berjalan sesuai rencana, meski tensi geopolitik global—terutama di kawasan Timur Tengah—mengalami peningkatan.
Berbagai langkah mitigasi disebut telah disiapkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan jamaah. Sejumlah skenario antisipatif juga dirancang guna menghadapi kemungkinan terburuk, namun hingga kini situasi dinilai masih terkendali dan belum memengaruhi jadwal keberangkatan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyatakan Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga kelangsungan ibadah haji di tengah konflik geopolitik. “Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Aprozi memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan dan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan, hingga saat ini tidak ditemukan hambatan signifikan, baik dari aspek transportasi udara maupun koordinasi teknis dengan otoritas Arab Saudi.
Menurut Aprozi, pemerintah dan DPR terus memantau perkembangan situasi global sembari menyiapkan berbagai opsi kebijakan jika terjadi eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. “Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di tengah tekanan global. “Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” kata Hikmahanto.
Ia juga menyoroti dinamika geopolitik Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada stabilitas energi global, termasuk kemungkinan pengaruh Iran terhadap jalur strategis distribusi energi di Selat Hormuz. Menurutnya, kondisi itu dapat menempatkan Indonesia pada posisi dilematis dalam menentukan sumber energi di tengah tarik-menarik kepentingan politik global.
Hikmahanto turut mengingatkan bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Iran serta keterlibatan Amerika Serikat yang dinilai belum konsisten secara strategi menambah kompleksitas situasi internasional.
Menutup diskusi, DPR menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah ketidakpastian global. Pemerintah dan parlemen menyatakan optimistis langkah mitigasi yang disiapkan dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia.
