Memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran memunculkan kembali kekhawatiran publik terhadap dampaknya pada perekonomian, termasuk kondisi keuangan negara. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, gejolak di kawasan tersebut kerap diikuti kenaikan harga minyak dunia, yang kemudian menekan anggaran di dalam negeri.

Kenaikan harga energi berisiko memperbesar kebutuhan subsidi, mendorong harga-harga, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, pemerintah dinilai perlu lebih cermat menentukan prioritas kebijakan, terutama untuk program berskala besar.

Secara umum, indikator fiskal Indonesia masih terlihat terkendali. Rasio utang disebut belum melampaui batas aman dan defisit masih berada dalam koridor yang dijaga. Namun, angka-angka tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan tekanan yang bisa muncul sewaktu-waktu, misalnya ketika harga energi naik atau nilai tukar melemah. Kondisi itu dapat mengubah beban negara dengan cepat dan membuat ruang gerak fiskal tidak selonggar yang terlihat.

Di tengah situasi tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Program ini dipandang menjawab persoalan nyata, terutama terkait gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan serius. Kekurangan asupan pada anak dinilai berdampak luas, mulai dari kemampuan belajar hingga produktivitas saat dewasa, sehingga intervensi gizi dianggap sebagai investasi penting.

Namun, waktu pelaksanaannya memunculkan pertanyaan karena ketidakpastian global yang meningkat dapat membawa risiko bagi program berskala besar. Kekhawatiran publik muncul agar program yang bertujuan baik tidak berubah menjadi beban baru atau kehilangan kualitas jika dijalankan tanpa dukungan kapasitas fiskal yang memadai.

Perdebatan mengenai MBG dinilai tidak semestinya berhenti pada pilihan dilanjutkan atau tidak. Fokus utama diarahkan pada bagaimana program tersebut dijalankan. Jika tetap diteruskan, pendekatan pelaksanaan disebut perlu lebih terarah dan tidak harus langsung dilakukan secara besar-besaran dan menyeluruh.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah memulai program dari kelompok dan wilayah yang paling membutuhkan, seperti daerah dengan angka stunting tinggi serta keluarga dengan akses pangan terbatas. Pendekatan ini dinilai dapat membuat dampak lebih terasa sekaligus mengurangi tekanan berlebihan pada anggaran.

Selain itu, MBG dinilai perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, serta perbaikan sanitasi. Pemberian makanan bergizi dipandang penting, tetapi tanpa edukasi dan lingkungan pendukung, hasilnya tidak akan maksimal. Dari sisi ekonomi, pelibatan petani dan pelaku usaha lokal juga disebut dapat memperluas manfaat program, agar tidak hanya berhenti pada penerima bantuan tetapi turut menggerakkan ekonomi di tingkat bawah.

Aspek pengelolaan menjadi perhatian lain. Program besar disebut rawan kebocoran jika tidak diawasi dengan baik. Karena itu, transparansi serta pemanfaatan teknologi dinilai perlu menjadi bagian dari desain sejak awal, agar publik dapat mengetahui aliran anggaran dan memastikan penerima manfaat tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan negara dinilai belum dapat disebut genting, namun tidak sepenuhnya aman karena adanya tekanan dan ketidakpastian yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar program yang terlihat besar, melainkan langkah yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.