Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Situasi ini menguat seiring isu penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu pasokan minyak global.
Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menilai kondisi tersebut menjadi alarm atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menopang sektor transportasi. Menurutnya, kerentanan terhadap krisis global semestinya menjadi titik balik kebijakan energi nasional.
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).
Andi menilai upaya pemerintah dan industri selama ini masih banyak terfokus pada sektor hulu, terutama melalui hilirisasi nikel dan pengembangan baterai. Sementara itu, percepatan di sisi hilir, yakni adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat, dinilai belum berjalan optimal.
Ia juga menyoroti ekspansi tambang nikel yang masif berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, pencemaran, hingga konflik dengan masyarakat lokal, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. “Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi,” katanya.
Senada dengan itu, Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menilai pelaku industri otomotif perlu mengambil peran lebih aktif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. “Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV,” ujar Dwi.
Menurut Dwi, percepatan elektrifikasi kendaraan tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menilai respons cepat terhadap peralihan ke kendaraan listrik dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
Dari sisi ekonomi, Dwi menyebut kendaraan listrik dinilai lebih efisien karena biaya operasionalnya bisa 2–3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global.
Selain itu, pengurangan impor BBM dinilai berpotensi memperbaiki neraca perdagangan sekaligus menekan beban subsidi energi yang selama ini mencapai sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Elektrifikasi juga disebut perlu diperluas tidak hanya pada kendaraan pribadi, tetapi juga pada sektor transportasi publik.
