Peringatan Hari Nelayan Nasional tahun ini menjadi ruang refleksi bagi para nelayan di Pasuruan untuk menyampaikan kegelisahan mereka di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika global. Sejumlah persoalan yang disorot mencakup stabilitas pasokan bahan bakar, cuaca ekstrem, pendangkalan akses pelabuhan, hingga praktik penangkapan ikan yang dinilai merusak ekosistem laut.
Ketua Rukun Nelayan Kota Pasuruan, Ahmad Gatot Hartowo, mengatakan nelayan sempat menikmati hasil tangkapan ikan kembung dalam dua pekan terakhir. Namun, ia menilai situasi konflik di Timur Tengah memunculkan kekhawatiran baru terkait krisis energi global yang dapat berdampak pada pasokan bahan bakar bagi nelayan.
“Kemarin sempat goyang terkait BBM karena masalah Timur Tengah, harapan kami di momentum ini adalah kuota solar bersubsidi jangan sampai dikurangi karena itu nyawa aktivitas kami,” ujar Gatot, Senin (6/4/2026).
Selain persoalan energi, Gatot juga menyoroti tantangan alam dan infrastruktur yang dihadapi nelayan Kota Pasuruan. Menurutnya, perubahan iklim memicu cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko saat melaut. Di sisi lain, kondisi Sungai Gembong yang dangkal dan dipenuhi sampah kayu akibat banjir disebut kerap menyulitkan akses serta merusak perahu.
Ia berharap ada normalisasi sungai agar aktivitas melaut lebih lancar. Gatot juga meminta perhatian terhadap fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai belum berfungsi optimal. “Kami sangat mengharapkan adanya normalisasi sungai agar akses melaut lancar, serta perbaikan sarana TPI yang saat ini mangkrak agar perputaran ekonomi nelayan bisa lebih maksimal dan terorganisir dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pasuruan, Muslimin, menyoroti penurunan produktivitas laut yang ia kaitkan dengan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Ia menilai kesejahteraan nelayan cenderung stagnan bahkan menurun dibandingkan era 2000-an, seiring semakin sulitnya menemukan komoditas tertentu seperti udang.
Menurut Muslimin, persoalan utama adalah masih beroperasinya mini trawl atau pukat harimau yang merusak ekosistem. Ia menjelaskan, alat tangkap tersebut dapat menjaring ikan-ikan kecil sehingga mengganggu siklus regenerasi dan berdampak pada hasil tangkapan jangka panjang. “Persoalan utama adalah masih beroperasinya mini trawl atau pukat harimau yang merusak ekosistem; ikan kecil terjaring semua sehingga siklus regenerasi laut terganggu dan hasil tangkapan jangka panjang menjadi tidak memuaskan,” jelasnya.
Menanggapi fluktuasi hasil tangkapan, Muslimin menyebut HNSI terus mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memberikan edukasi mengenai mata pencaharian alternatif, seperti budidaya kepiting atau lele di rumah. Pelatihan disebut telah dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), namun ia mengakui peralihan dari nelayan tangkap ke pembudidaya membutuhkan waktu serta pendampingan yang konsisten.
“Pemerintah sebenarnya sangat membantu, namun kesadaran nelayan untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan masih kurang, sehingga bantuan jaring sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal,” ungkap Muslimin.
Dalam refleksi tersebut, kedua narasumber menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran nelayan untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Pasuruan. Harapan juga diarahkan pada kemudahan distribusi BBM melalui pembangunan SPBU khusus di desa-desa nelayan, serta penyediaan infrastruktur tambatan perahu yang layak.
“HNSI ingin nelayan lebih sejahtera dengan akses jalan dan tambatan yang memadai; kami berharap pemerintah terus memberikan dukungan alat tangkap yang legal agar laut kita tetap terjaga untuk generasi mendatang,” pungkas Muslimin.
