Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin terciptanya situasi nasional yang kondusif di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kondisi nasional yang bersatu, damai, dan stabil—baik secara ekonomi maupun politik—menjadi hal yang patut disyukuri ketika sejumlah wilayah dunia menghadapi kekacauan.
“Situasi nasional yang bersatu, damai dan stabil, baik ekonomi dan politik adalah harga tidak ternilai yang patut kita syukuri ketika situasi di berbagai belahan dunia sedang kacau. Menjadi kewajiban moral kita tanpa terkecuali untuk menjaga situasi tersebut untuk keselamatan bersama,” ujar Haris di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Haris mengatakan, upaya menjaga persatuan serta menjamin situasi damai dan stabil dilakukan melalui pendekatan dialog. Ia menyebut Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap mengajak berdialog sejumlah kalangan yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
“Prof. Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi formal maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Sangat tidak beralasan jika ada pihak yang mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog,” kata Haris.
Ia juga menilai Presiden Prabowo dan Dasco tidak menganut politik “devide et impera” yang membenturkan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan. Haris menyebut upaya penghentian konflik horizontal yang merupakan “warisan masa lampau” dilakukan secara senyap. Menurutnya, Pancasila menekankan pengelolaan yang damai melalui persaudaraan, kerja sama, dan gotong royong.
Dalam kesempatan itu, Haris turut menyinggung kritik terhadap pemerintah, termasuk koreksi terkait tata kelola program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran anggaran. Ia menyatakan kritik tersebut telah didengar dan diakomodasi melalui perbaikan tata kelola.
Haris menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Naniek Deang, untuk melakukan investigasi dan menutup ribuan dapur MBG yang diduga melakukan penyimpangan. “Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan sejumlah program yang telah berjalan lama seperti BLT, bansos beras, subsidi pupuk, serta subsidi gas dan solar yang menurutnya masih kerap menghadapi persoalan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Karena itu, Haris menilai program yang baru berjalan sekitar satu tahun lebih seperti MBG wajar jika masih membutuhkan pembenahan pada tingkat tata kelola.
Di sisi lain, Haris menggambarkan dampak benturan geopolitik di berbagai negara yang memicu krisis energi hingga menyebabkan antrean BBM, bahkan gangguan transportasi karena pasokan energi tidak tersedia. Ia menyatakan Indonesia masih berada dalam situasi yang lebih terkendali.
“Namun, di dalam negeri, kita bersyukur kepada Tuhan, berkat kerja keras Presiden Prabowo berhasil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah berhasil diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun,” ujar Haris.
Menurut Haris, kelangkaan BBM dapat berdampak luas pada distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia terhindar dari krisis energi dan pangan di tengah situasi global yang tidak menentu.
Haris mengatakan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan telah memperkirakan adanya guncangan geopolitik yang berdampak pada energi dan pangan. Karena itu, ia menyebut pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat program swasembada pangan.
“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan. Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekuatiran kelangkaan beras, itu juga karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Kita tidak lagi bergantung pada impor pangan, ketika banyak negara di dunia berebut sumber pangan,” kata Haris.
Ia menegaskan stabilitas tidak hanya terkait politik dan keamanan, tetapi juga menyangkut ekonomi, harga kebutuhan, kelangsungan usaha, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku UMKM. Haris mengajak masyarakat tetap mengedepankan kepentingan bersama, dengan tetap menghormati kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin UUD 1945.
Haris juga mengingatkan pemangku kepentingan, termasuk ASN serta aparat TNI dan Polri, agar tidak menyalahgunakan niat baik pemerintah dan tidak bermain dalam tata kelola untuk kepentingan rente. Ia menyebut program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, dan swasembada energi, dimaksudkan untuk pemerataan kesejahteraan, pendapatan, dan pendidikan.
Di akhir pernyataannya, Haris mengatakan kelompoknya sebagai relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo–Gibran akan mengawal agar program prioritas berjalan dengan tata kelola yang baik dan mencegah kebocoran. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap koreksi dari berbagai pihak agar program-program tersebut memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
