Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga crude palm oil (CPO) belum cukup untuk menutup lonjakan biaya logistik yang terdorong oleh konflik geopolitik. Menurut Indef, gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz berkontribusi pada peningkatan biaya pengiriman, premi asuransi, serta risiko distribusi energi global.
Indef menjelaskan, kenaikan harga energi turut mendorong biaya logistik secara umum. Dampaknya, meski harga CPO meningkat, tambahan pendapatan yang diperoleh eksportir tidak sepenuhnya menjadi margin karena terserap oleh kenaikan biaya distribusi. Indef menyebut kompensasi yang terjadi bersifat parsial sehingga tekanan terhadap eksportir tetap tinggi.
Di sisi kebijakan, Indef menyoroti rencana pemberlakuan pungutan ekspor (PE) CPO sebesar 12,5% yang efektif mulai 1 Maret 2026. Indef menilai kebijakan tersebut berisiko menambah beban eksportir di tengah kondisi global yang tidak menentu. Dalam kondisi normal, PE CPO dipandang dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, namun dalam situasi krisis kebijakan itu dinilai berpotensi bersifat pro-siklikal karena memperbesar tekanan ketika biaya logistik dan risiko pasar meningkat.
Indef juga mengingatkan lonjakan harga energi berpotensi menambah beban fiskal sekitar Rp45–50 triliun, dan dalam skenario terburuk dapat mencapai ratusan triliun akibat kebutuhan subsidi energi. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang kebijakan dan berisiko menurunkan daya saing Indonesia dibanding negara pesaing, termasuk Malaysia.
Untuk menjaga kinerja ekspor, Indef mendorong pemerintah mengambil langkah adaptif. Dalam jangka pendek, Indef menilai relaksasi sementara PE CPO serta dukungan terhadap sektor logistik penting untuk meredam tekanan biaya. Selain itu, penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar, pengendalian dampak kenaikan harga energi, serta perlindungan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial juga dinilai perlu diperkuat.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Indef mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi sawit untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
