Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak gejolak geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilai berisiko mengganggu rantai pasok minyak mentah dunia, sehingga memunculkan kekhawatiran lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar domestik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketahanan stok energi di wilayah Jawa Timur. Menurutnya, fokus pemerintah daerah saat ini bukan pada pembatasan, melainkan pada efisiensi distribusi BBM serta gas LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
“Kita pastikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) terdaftar di pangkalan-pangkalan resmi. Ini penting agar data lebih detail dan menghindari gejolak harga secara psikologis di masyarakat,” ujar Khofifah saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (6/4) siang.
Seiring penataan distribusi, Pemprov Jatim juga menggaungkan gerakan hemat energi mandiri yang dimulai serentak sejak awal pekan ini. Namun, rencana penyesuaian kuota distribusi disebut mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro yang bergantung pada LPG bersubsidi.
Suyanti, pedagang soto ayam di Surabaya, menyatakan keberatan jika jatah pembelian LPG di pangkalan dikurangi. Ia mengaku membutuhkan pasokan LPG 3 kilogram untuk menjaga operasional usahanya sehari-hari.
“Kalau biasanya sehari bisa beli 10 tabung, lalu karena harga BBM naik cuma boleh beli 5 tabung, ya keberatan. Kita kan jualan butuh banyak. Kalau bisa harga jangan naik, kasihan rakyat kecil yang menanggung akibatnya,” kata Suyanti.
Selain sektor energi, Pemprov Jatim juga menaruh perhatian pada ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Pemerintah daerah menyebut telah merampungkan pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga tingkat desa, lebih rinci dibanding pemetaan pada level kabupaten/kota yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Puncak musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. Untuk menjaga peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, pemerintah daerah berencana menggandeng BNPB dan BMKG dalam penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna membantu pemenuhan sumber air pertanian.
“Kemarin kita gunakan manajemen hidrometeorologi untuk mengelola hujan, nanti kita gunakan untuk me-manage awan agar menjadi sumber air. Ini semua agar lumbung pangan kita tetap terjaga meski El Nino lebih panjang,” ujar Khofifah.
Pemprov Jatim berharap sinergi kebijakan pemerintah dan efisiensi energi di tingkat rumah tangga dapat membantu daerah bertahan menghadapi potensi guncangan krisis global serta tantangan iklim. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada dalam menyikapi dinamika ekonomi dan cuaca dalam beberapa bulan ke depan.
