MALANG — Kemandirian nasional, terutama di sektor energi, dinilai menjadi faktor penting bagi Indonesia untuk menghadapi potensi krisis energi global di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta ancaman penutupan Selat Hormuz.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, mengatakan Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Namun, ia menilai potensi tersebut perlu dikelola secara tepat agar mampu menahan dampak krisis yang semakin kompleks.
“Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Sabtu (4/4/2026).
Priyo menekankan penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik sebagai langkah yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar ketergantungan Indonesia pada dinamika pasar energi global dapat dikurangi.
“Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya.
Situasi geopolitik yang memicu kekhawatiran penutupan Selat Hormuz, kata Priyo, berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia. Selat tersebut selama ini menjadi jalur strategis distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan dapat menekan banyak negara, termasuk Indonesia.
Menurutnya, ancaman ini bukan semata persoalan politik luar negeri, melainkan juga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. “Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kenaikan harga minyak berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui peningkatan beban subsidi energi. “Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya.
Untuk meredam dampak, Priyo mendorong pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di sektor non-vital, serta percepatan diversifikasi energi agar ketergantungan pada impor minyak berkurang.
“Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya.
Priyo juga menilai ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Ia memandang situasi ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai krisis ini turut menguji kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif, menurutnya, perlu tetap dijalankan tanpa terjebak pada keberpihakan tertentu. “Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya.
Selain mendorong energi terbarukan, Priyo juga menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai strategi jangka panjang. “Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” ucapnya.
