Universitas Diponegoro (UNDIP) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Direktorat Diplomasi Publik menggelar kuliah Public Diplomacy bertema “Diplomasi Maritim Indonesia: Arus Utama Soft Power dalam Isu Kedaulatan dan Hukum Laut”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 7 April 2026, di Gedung ICT lantai 5 Kampus UNDIP Tembalang, Semarang, dan diikuti pimpinan universitas beserta fakultas, jajaran Direktorat Diplomasi Publik Kemenlu RI, serta mahasiswa UNDIP.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP, Prof. Dr.rer.nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T., mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kuliah ini dapat menambah wawasan peserta mengenai diplomasi maritim.
Dalam sambutannya, Prof. Heru juga menyinggung posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola wilayah maritim. Menurutnya, diperlukan diplomasi dengan negara lain agar Indonesia dapat berdaulat memanfaatkan kekayaan alam, sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI, Ani Nigeriawati, yang juga alumni FISIP UNDIP, mengatakan kegiatan “Public Diplomacy Goes to Campus” merupakan bentuk kemitraan Kemenlu RI dengan UNDIP. Ia menilai tema diplomasi publik, khususnya diplomasi maritim, relevan untuk dibahas di Semarang yang disebutnya sebagai kota pelabuhan dan pintu interaksi Indonesia dengan dunia.
Materi utama disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI, Heru Hartanto Subolo. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa laut merupakan identitas, kekuatan ekonomi, dan ruang strategis Indonesia. Ia juga mendorong peran UNDIP dalam upaya memperkuat pemahaman mengenai diplomasi maritim.
Sesi diskusi berikutnya diisi Deputi Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI, Dr. Gulardi Nurbintoro. Ia membahas “Diplomasi Tiada Henti” yang diperjuangkan Mochtar Kusumaatmadja melalui proses panjang perundingan internasional hingga pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Dalam pemaparannya, Dr. Gulardi menyinggung perjuangan untuk memperkuat kedaulatan pemanfaatan sumber daya laut serta perubahan batas laut dari 3 mil menjadi 12 mil.
Diskusi dimoderatori Robetmi Jumpakita Pinem, S.AB. MBA, Ph.D., Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Bisnis. Guru Besar FISIP UNDIP, Prof. Ika Riswanti Putranti, A.Md.A.K., S.H., M.H., Ph.D., menjadi penanggap dan menegaskan kembali nilai strategis sektor maritim bagi Indonesia. Ia menyatakan masa depan Indonesia berada di laut.
Rangkaian acara ditutup dengan pemutaran film “12 Mile: Guiding The Archipelago” yang mengangkat keteladanan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Produser film, Dr. M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si., mengatakan film tersebut dibuat untuk mengenalkan sosok Mochtar Kusumaatmadja kepada masyarakat, terutama generasi sekarang, mengingat kontribusinya yang besar terkait kedaulatan maritim Indonesia.
