JAKARTA – Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di sektor energi, termasuk nuklir, hidrogen, dan mineral kritis, dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih global. Kolaborasi tersebut juga mencerminkan arah diplomasi energi Indonesia yang berupaya menggabungkan kekuatan sumber daya dengan akses teknologi.
Penandatanganan tiga nota kesepahaman menjadi pijakan awal untuk mendorong peran Indonesia agar tidak hanya berada pada posisi pemasok bahan mentah, tetapi juga masuk ke dalam ekosistem industri energi berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, Indonesia berupaya mengintegrasikan kekayaan mineral yang dimiliki dengan keunggulan teknologi Korea Selatan, yang diharapkan dapat memperkuat hilirisasi industri dan membangun ekosistem energi yang lebih mapan.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Henry Indraguna, menilai kemitraan tersebut dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi ekonomi global. “Kerja sama ini menunjukkan kita tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai mengakses teknologi tingkat tinggi untuk memperkuat kedaulatan energi nasional,” ujar Henry di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Henry menyebut kerja sama itu sebagai tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor energi.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan komitmen untuk meningkatkan hubungan strategis dengan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan.
“Kami ingin meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus,” ujar Lee. Ia juga menegaskan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki hubungan strategis komprehensif khusus dengan Korea Selatan.
Henry menilai masuknya teknologi nuklir dan hidrogen dalam kerja sama tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sumber energi alternatif yang stabil dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah itu mencerminkan upaya transformasi Indonesia dari sekadar pemilik sumber daya menjadi aktor utama dalam pengelolaan energi.
“Negara harus memiliki kehendak untuk menguasai sumber dayanya sendiri. Ini bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Indonesia dinilai sedang berada dalam proses menuju peran yang lebih besar dalam menentukan arah pengembangan energi hijau. Henry juga menilai kerja sama ini berpotensi menjadi titik balik bagi penguatan ekonomi hijau dan kemandirian teknologi nasional apabila dapat direalisasikan secara optimal.
Menurut Henry, dampak lanjutan dari kolaborasi tersebut diperkirakan tidak hanya menyentuh sektor industri, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Jika integrasi teknologi berjalan baik, Indonesia berpotensi menjadi pusat energi bersih di Asia, sekaligus melahirkan tenaga teknokrat yang mampu mengelola nuklir dan mineral kritis secara mandiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan penguatan hilirisasi dan penguasaan teknologi, Indonesia dinilai tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga dapat berkembang sebagai pusat inovasi di tingkat global.
