Anggota Komisi IV DPR RI, drh Slamet, menilai konflik geopolitik global kian menekan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, lonjakan harga energi sebagai dampak utama konflik telah mendorong kenaikan biaya logistik dan produksi pangan di tingkat dunia, yang kemudian berimbas pada Indonesia.
Dalam keterangannya pada 4 April 2026, legislator dari daerah pemilihan Sukabumi itu menyoroti risiko yang dihadapi Indonesia karena masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis. Ketergantungan tersebut, kata dia, membuat Indonesia menghadapi risiko ganda: kenaikan harga global dan pelemahan nilai tukar.
Slamet menguraikan bahwa kawasan Timur Tengah menyuplai sekitar 30% minyak dunia dan sekitar 20% jalur perdagangan global melewati Selat Hormuz. Karena itu, gangguan di kawasan tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada harga energi dan biaya pengapalan global.
Ia menyebut tekanan paling besar dirasakan pada komoditas pangan strategis. Indonesia, kata Slamet, mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun dan seluruhnya berasal dari impor. Kondisi ini membuat harga gandum domestik rentan terdorong naik akibat kenaikan biaya energi dan logistik di pasar global.
Selain gandum, Slamet menyoroti kedelai dengan volume sekitar ±2,6 juta ton per tahun, di mana 70–80% masih dipenuhi dari impor. Ia menyebut harga kedelai global tercatat sekitar USD 409,48 per ton pada Februari 2026, yang dipicu kenaikan biaya pupuk dan transportasi.
Komoditas lain yang disebut terdampak adalah gula industri. Slamet menyampaikan target impor gula industri pada 2026 mencapai 3,12 juta ton, dengan tren harga global meningkat seiring naiknya biaya produksi berbasis energi. Sementara itu, kebutuhan impor garam industri sekitar 577 ribu ton per tahun juga dinilai tertekan akibat kenaikan ongkos logistik dan energi, yang pada gilirannya membebani industri turunan di dalam negeri.
Menurut Slamet, dampak konflik dan kenaikan harga energi tidak hanya terjadi pada komoditas pangan, tetapi juga pada input produksi. Ia mencontohkan impor LPG Indonesia sekitar 8,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik sekitar 1,3 juta ton, sehingga ketergantungan pada pasar global masih tinggi.
Ia juga menyinggung gas yang menyumbang sekitar 70–80% biaya produksi pupuk nitrogen. Kenaikan harga gas mengikuti lonjakan energi global, yang menyebabkan harga pupuk meningkat dan berimplikasi pada bertambahnya beban subsidi pemerintah.
“Risiko fiskal pun meningkat, termasuk potensi pembatasan volume pupuk subsidi yang pada akhirnya dapat menekan produktivitas petani dan memperburuk ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Slamet menekankan situasi ini perlu direspons dengan langkah strategis dan terukur. Ia mendorong pemerintah mempercepat substitusi impor melalui pengembangan komoditas lokal seperti sorgum dan kedelai domestik, memperkuat cadangan pangan nasional, serta melakukan reformasi sistem logistik untuk menekan biaya distribusi.
Selain itu, ia meminta perlindungan terhadap petani dan pelaku UMKM pangan diperkuat melalui jaminan pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan. Diversifikasi negara sumber impor serta penguatan ekosistem pangan berbasis koperasi juga disebutnya sebagai langkah penting.
“Krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kuat, resilien, dan berpihak kepada petani serta masyarakat,” kata Slamet.
