Memanasnya konflik di Timur Tengah ikut menekan industri petrokimia global dan berdampak hingga ke harga plastik sekali pakai di pasar. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, harga naphta—turunan minyak dan gas bumi yang menjadi bahan baku utama plastik—cenderung naik, sehingga biaya produksi berbagai barang berbahan plastik ikut terdorong.
Naphta disebut sebagai fondasi penting bagi industri petrokimia karena menjadi bahan dasar pembuatan plastik dan polimer. Ketika pasokannya terganggu atau harganya meningkat, dampaknya dapat merambat ke rantai produksi manufaktur yang lebih luas.
Di Indonesia, tekanan ini terasa lebih kuat karena ketergantungan pada impor naphta. Sekitar 60% kebutuhan nasional disebut dipasok dari Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gangguan distribusi di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, pasokan bahan baku dapat tersendat dan memicu kenaikan biaya di tingkat industri.
Ketidakpastian pasokan juga mendorong pencarian sumber alternatif. Disebutkan bahwa gangguan rantai pasok dari produsen utama seperti China dan Korea Selatan membuat Indonesia perlu mencari pasokan hingga ke India, Amerika Serikat, dan Afrika. Namun, langkah ini berkonsekuensi pada biaya logistik yang lebih tinggi serta rantai distribusi yang lebih kompleks.
Dampak kenaikan harga naphta tidak berhenti pada industri hulu. Biaya produksi sektor-sektor yang menggunakan plastik—mulai dari kemasan makanan dan barang konsumsi cepat saji (FMCG), otomotif, hingga tekstil—ikut meningkat. Pada akhirnya, kenaikan biaya ini berpotensi dirasakan konsumen.
Di tingkat ritel, gejala kenaikan harga plastik disebut mulai terlihat. Di pasar tradisional Jakarta, harga kantong plastik ukuran besar dilaporkan naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per pak, sementara ukuran kecil dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Lia, pedagang warung Madura di Jakarta Selatan, mengatakan kenaikan harga kantong plastik memengaruhi pengeluaran usahanya. “Jadi ya, saya kadang bersyukur kalau ada orang beli yang nggak minta kantong plastik. Stoknya jadi lebih lama habisnya,” ujarnya.
Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah, dampak konflik global memang berada di luar kendali, tetapi bisa diminimalkan lewat langkah strategis di dalam negeri. Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan kebijakan pembatasan kantong plastik, termasuk memperkuat implementasi aturan larangan penggunaan kantong plastik yang sudah ada di Jakarta.
Selain pembatasan, penguatan industri daur ulang juga dinilai dapat menjadi opsi untuk mengurangi tekanan kebutuhan bahan baku. Program seperti bank sampah yang telah berjalan di Jakarta sejak 2014 disebut dapat terus dikembangkan. Namun, Trubus menilai daur ulang belum menyentuh akar persoalan karena tetap bergantung pada penggunaan plastik. “Ya itu bisa jadi salah satu alternatif, cuma kan konteksnya masih menggunakan plastik,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pengurangan ketergantungan dapat dilakukan dengan memperluas penggunaan alternatif, seperti kantong kertas, atau membiasakan konsumen membawa tas belanja sendiri. “Jadi, pedagang nggak perlu lagi menyediakan kantong plastik,” katanya.
Trubus juga mendorong adanya kampanye publik dan penguatan regulasi di tingkat nasional terkait larangan penggunaan plastik. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut ekonomi dan ketahanan rantai pasok. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti membawa tas belanja sendiri dapat membantu pedagang menekan biaya dan mengurangi potensi kenaikan harga yang pada akhirnya membebani konsumen.
