Isu ini menjadi tren karena menyentuh titik paling sensitif dalam politik global hari ini.

Uang publik, kewajiban hukum internasional, dan konflik Palestina Israel bertemu dalam satu temuan yang sulit diabaikan.

Investigasi Al Jazeera mengungkap perusahaan yang dikaitkan dengan permukiman Israel di Tepi Barat masih memegang kontrak sektor publik Inggris.

Nilainya bukan kecil.

Catatan pengadaan yang teridentifikasi menunjukkan 125 kontrak senilai 2,129 miliar poundsterling, setara Rp51,14 triliun.

Angka itu memaksa publik bertanya, apakah negara yang mengaku patuh pada hukum internasional dapat tetap berbisnis seperti biasa.

-000-

Mengapa Ini Meledak di Percakapan Publik

Pertama, temuan ini menyangkut uang pajak dan layanan publik.

Kontrak tersebut terkait sektor yang dekat dengan warga, dari pemeliharaan jalan hingga layanan darurat dan perizinan kendaraan.

Kedua, ada ketegangan antara pernyataan politik dan praktik administratif.

Inggris memperingatkan risiko hukum dan reputasi terkait tender di permukiman, namun kontrak dengan entitas terkait tetap berjalan.

Ketiga, momentum hukum internasional sedang menguat.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan keberadaan Israel yang terus berlangsung di wilayah pendudukan sebagai tindakan melanggar hukum.

ICJ juga menyatakan negara lain berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan dalam mempertahankan situasi tersebut.

Dalam lanskap seperti ini, setiap kontrak menjadi lebih dari sekadar transaksi.

Ia berubah menjadi pernyataan moral, atau setidaknya ditafsirkan demikian oleh publik.

-000-

Apa yang Terungkap dalam Data Kontrak

Investigasi tersebut merujuk catatan pengadaan pemerintah, dokumen perusahaan, dan data analis pengadaan publik Tussell.

Setidaknya 17 perusahaan dan entitas teridentifikasi memiliki kontrak di berbagai sektor publik Inggris.

Perusahaan itu disebut bagian dari lima kelompok usaha dalam basis data Kantor HAM PBB terkait aktivitas bisnis dan permukiman.

Kelompok tersebut mencakup Motorola Solutions dari AS, Heidelberg Materials dari Jerman, Egis dari Prancis, CAF dari Spanyol, dan Fosun dari China.

Temuan paling besar datang dari kelompok Motorola Solutions.

Total kontraknya lebih dari 1,7 miliar poundsterling, mayoritas melalui anak usaha Inggris, Airwave Solutions.

Airwave mendapat perpanjangan kontrak 1,562 miliar poundsterling dari Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Kontrak itu untuk menyediakan jaringan komunikasi aman bagi kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans di Inggris, Skotlandia, serta Wales.

Di sisi lain, kelompok Heidelberg Materials disebut memiliki 25 kontrak sektor publik Inggris senilai 184,79 juta poundsterling.

Anak usahanya di Israel, Hanson Israel, sebelumnya memiliki tambang Nahal Raba di Tepi Barat.

Heidelberg mengatakan Hanson Israel menghentikan seluruh aktivitas di tambang tersebut sejak 2023.

Saat ini, menurut pernyataan itu, hanya ada personel keamanan di lokasi.

Egis disebut terlibat dalam proyek jaringan kereta ringan di Yerusalem.

Infrastruktur itu menghubungkan sejumlah wilayah di Yerusalem Timur yang diduduki dengan bagian lain kota tersebut.

Di Inggris, lima perusahaan yang dikendalikan Egis memiliki enam kontrak sektor publik bernilai total 133,60 juta poundsterling.

Salah satunya kontrak 133,23 juta poundsterling dari Driver and Vehicle Licensing Agency untuk layanan penegakan aturan kendaraan.

CAF juga disebut terlibat dalam proyek kereta ringan Yerusalem.

CAF menyatakan proyek 1,8 miliar euro mencakup pembangunan jalur Green Line dan perpanjangan Red Line yang sebagian melewati Yerusalem Timur.

Pembangunan diperkirakan berlangsung hingga 2027.

Di Inggris, CAF memegang kontrak 83,5 juta poundsterling untuk memasok trem generasi baru bagi West Midlands Metro.

Fosun dikaitkan dengan wilayah pendudukan melalui kepemilikan atas produsen kosmetik Israel Ahava.

Ahava memiliki operasi di permukiman Mitzpe Shalem di wilayah pendudukan.

Di Inggris, anak usaha Fosun, Breas Medical, memiliki dua kontrak sektor publik bernilai total 1,29 juta poundsterling.

-000-

Ketegangan Kebijakan: Peringatan, Namun Kontrak Tetap Ada

Temuan ini muncul di tengah dorongan politik di Inggris.

Lebih dari 140 anggota parlemen dari Partai Buruh mendorong pemerintah melarang perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Namun, pemerintah Inggris juga menyampaikan batasan institusional.

Kantor Kabinet mengatakan keputusan mengecualikan pemasok dilakukan masing-masing lembaga publik berdasarkan kontrak.

Pemerintah juga menyatakan pengadaan publik tidak dapat dipakai untuk memboikot pemasok terkait negara lain.

Kecuali ada sanksi, embargo, atau pembatasan resmi dari Inggris.

Di sinilah publik melihat jurang.

Di satu sisi ada peringatan risiko hukum dan reputasi terkait permukiman.

Di sisi lain ada argumen prosedural bahwa tanpa sanksi, sistem pengadaan tidak bisa dijadikan alat kebijakan luar negeri.

Jurang ini bukan sekadar perbedaan teknis.

Ia adalah pertanyaan tentang bagaimana negara modern mempraktikkan nilai yang mereka ucapkan.

-000-

Dimensi Hukum: Dari Basis Data PBB ke Kewajiban Negara

Profesor hukum internasional LSE, Stephen Humphreys, menilai situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi Inggris.

Ia menyatakan bukti yang ada semakin menunjukkan Inggris mungkin melanggar kewajiban internasional.

Khususnya jika terus memberikan kontrak kepada entitas yang diidentifikasi PBB memberi bantuan semacam itu.

Pernyataan ini penting karena menggeser wacana dari moral ke legal.

Perdebatan tidak lagi berhenti pada simpati atau preferensi politik.

Ia bergerak ke ranah kewajiban, kepatuhan, dan risiko tanggung jawab negara.

Basis data Kantor HAM PBB disebut memuat Motorola Solutions dan anak usahanya di Israel sejak 2020.

Dan masih tercantum dalam versi terbaru.

Menurut laporan tersebut, Motorola dikaitkan dengan penyediaan peralatan serta layanan keamanan bagi perusahaan yang beroperasi di permukiman.

Teknologinya juga disebut digunakan dalam sistem keamanan dan pengawasan di sejumlah permukiman.

Di banyak negara, pengadaan publik sering dipahami sebagai urusan harga dan kinerja.

Namun, temuan ini mengingatkan bahwa pengadaan juga bisa menjadi cermin etika negara.

-000-

Mengapa Relevan bagi Indonesia

Bagi Indonesia, isu ini terasa dekat meski lokasinya jauh.

Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang menempatkan Palestina sebagai isu prinsip, bukan sekadar isu berita.

Temuan ini juga menyentuh tema besar yang penting bagi Indonesia, yaitu konsistensi antara nilai dan kebijakan.

Di dalam negeri, publik kerap menuntut belanja negara bersih, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Di level global, tuntutan serupa muncul dalam bahasa yang berbeda.

Apakah uang publik boleh mengalir ke entitas yang dikaitkan dengan aktivitas di wilayah pendudukan.

Isu ini juga berkaitan dengan tata kelola rantai pasok.

Dalam ekonomi global, satu layanan publik bisa bergantung pada banyak vendor lintas negara.

Ketika sebuah entitas masuk daftar PBB, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal kontrak.

Pertanyaannya juga tentang uji tuntas, pelacakan risiko, dan transparansi.

-000-

Riset dan Kerangka Konseptual: Uang Publik sebagai Sinyal Moral

Dalam studi kebijakan publik, pengadaan pemerintah sering dipahami sebagai instrumen.

Ia dapat dipakai untuk mendorong standar keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

Karena itu, kontrak publik tidak pernah sepenuhnya netral.

Ia menciptakan insentif dan reputasi bagi perusahaan yang menang.

Basis data PBB, putusan ICJ, dan peringatan pemerintah Inggris menunjukkan tiga lapis rujukan.

Lapis informasi, lapis hukum, dan lapis kebijakan.

Ketika tiga lapis itu tidak selaras, kebingungan publik menjadi wajar.

Di titik ini, isu yang tampak jauh berubah menjadi pelajaran tentang tata kelola modern.

Negara bisa saja mengklaim keterbatasan prosedural.

Namun warga akan tetap menilai hasil akhirnya, bukan sekadar prosesnya.

-000-

Rujukan di Luar Negeri: Pola Debat yang Berulang

Di banyak negara, perdebatan tentang kontrak publik dan konflik internasional kerap muncul.

Polanya mirip, meski kasusnya berbeda.

Pertama, ada tekanan politik dari parlemen dan masyarakat sipil.

Kedua, ada jawaban pemerintah yang menekankan aturan pengadaan dan ketiadaan sanksi.

Ketiga, ada tarik-menarik antara risiko hukum, reputasi, dan kebutuhan layanan publik.

Dalam temuan ini, pola itu terlihat jelas.

Dorongan larangan perdagangan dengan permukiman muncul dari anggota parlemen.

Namun pemerintah menegaskan pengadaan tidak bisa menjadi boikot tanpa pembatasan resmi.

Situasi semacam ini menunjukkan satu hal.

Globalisasi membuat kebijakan luar negeri merembes ke dalam keputusan administratif paling sehari-hari.

-000-

Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, publik perlu membedakan antara data dan kesimpulan.

Data yang ada menyebut nilai kontrak, daftar kelompok usaha, dan rujukan basis data PBB.

Kesimpulan hukum dan kebijakan tetap perlu diuji melalui mekanisme yang sah.

Kedua, lembaga publik perlu memperjelas standar uji tuntas pemasok.

Jika ada peringatan risiko hukum dan reputasi, standar itu sebaiknya diterjemahkan ke pedoman operasional yang konsisten.

Ketiga, pemerintah perlu menjelaskan kepada warga tentang batas kewenangan pengadaan.

Jika benar diperlukan sanksi atau pembatasan resmi, perdebatan seharusnya diarahkan ke sana.

Keempat, perusahaan yang terlibat perlu merespons dengan transparansi.

Dalam isu sensitif, diam sering dianggap sebagai pembenaran, meski kenyataannya bisa lebih rumit.

Kelima, bagi pembaca Indonesia, energi solidaritas sebaiknya dibarengi literasi kebijakan.

Memahami bagaimana kontrak publik bekerja membantu publik menuntut akuntabilitas secara tepat.

-000-

Penutup: Ketika Angka Menjadi Cermin

Rp51,14 triliun bukan sekadar angka dalam laporan.

Ia menjadi cermin tentang bagaimana dunia mengelola jarak antara prinsip dan praktik.

Temuan ini tidak memaksa kita memilih kemarahan atau apatis.

Ia mengundang kita untuk lebih teliti, lebih kritis, dan lebih manusiawi.

Karena pada akhirnya, kontrak publik adalah cerita tentang siapa yang kita biayai untuk membangun masa depan.

Dan masa depan selalu menuntut pertanggungjawaban.

"Integritas adalah ketika tindakan kita tetap setia pada nilai, bahkan saat tak ada yang melihat."