Rusia memperluas daftar sanksi terhadap pejabat Uni Eropa (UE) dan sejumlah pihak dari negara-negara Eropa yang dinilai terlibat dalam dukungan militer kepada Ukraina. Langkah ini diumumkan setelah UE mengesahkan paket sanksi ke-20 terhadap Moskow.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Rusia menilai kebijakan terbaru dari Brussel sebagai tindakan yang “secara terang-terangan melanggar hukum internasional”. Moskow menyatakan perluasan daftar tersebut merupakan respons atas keputusan UE yang dianggap melanggar hukum.
“Sebagai tanggapan atas keputusan Uni Eropa yang melanggar hukum, pihak Rusia telah secara signifikan memperluas daftar perwakilan lembaga Uni Eropa, negara anggota Uni Eropa, dan sejumlah negara Eropa yang berpihak pada kebijakan anti-Rusia Brussel,” tulis kementerian itu, seperti dikutip RT, Selasa (28/4/2026).
Rusia tidak merinci identitas individu yang masuk daftar sanksi. Namun, Moskow menyebut targetnya mencakup pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan bantuan militer ke Ukraina, penerapan sanksi terhadap Rusia, serta pihak yang dianggap merusak hubungan Rusia dengan negara lain. Selain itu, aktivis dan akademisi yang dinilai “bermusuhan” juga disebut termasuk dalam daftar.
Moskow menegaskan tekanan dari Barat tidak akan mengubah arah kebijakan luar negerinya. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan kebijakan UE tidak akan memengaruhi komitmen Rusia dalam membela kepentingan nasional.
Sebelumnya, UE mengumumkan pembatasan tambahan yang menyasar sektor keuangan dan ekspor energi Rusia. Salah satu fokus kebijakan itu adalah dugaan “armada bayangan” yang disebut digunakan untuk menghindari sanksi perdagangan minyak.
Rusia membantah tuduhan tersebut dan mengecam tindakan penyitaan kapal tanker oleh negara Barat, yang dinilai sebagai bentuk pembajakan.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengakui sanksi Barat berdampak terhadap ekonomi domestik Rusia. Meski demikian, ia menyatakan Rusia kini lebih siap menghadapi tekanan tersebut setelah memiliki pengalaman dalam meminimalkan konsekuensinya.
“Meski sanksi berdampak negatif secara keseluruhan, kami telah memperoleh pengalaman signifikan dalam meminimalkan konsekuensinya,” ujar Peskov.
