Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan upaya menjaga tradisi Bali di tengah derasnya pengaruh global tidak bisa dilakukan secara emosional atau reaktif. Menurutnya, langkah pelindungan budaya harus disusun secara sistematis dan terukur agar tidak memicu konflik horizontal di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Koster saat membuka seminar nasional bertajuk ‘Mawali Ring Uluning Kertha’ yang mengangkat tema penguatan ‘Dresta Bali’ untuk mencegah intervensi sampradaya asing dan ideologi transnasional. Kegiatan tersebut digelar Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (Forgas) Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Jumat (3/4).
Dalam sambutannya, Koster menyebut forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ideologi bangsa yang berlandaskan Pancasila, dengan akar pada tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat Bali.
Koster juga menekankan posisi kebudayaan sebagai kekuatan utama Bali. Ia menyatakan Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tambang seperti minyak, gas, atau batu bara. “Anugerah terbesar Bali adalah kebudayaan, yang menjadi hulu atau penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi. Jika budaya rusak, maka daya tarik Bali akan hilang,” ujarnya.
Menurut Koster, fondasi utama pelestarian budaya Bali berada pada desa adat sebagai warisan sosiologis dan historis dari para leluhur. Ia menyampaikan penguatan desa adat telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang diperkuat dengan regulasi turunan untuk melindungi bahasa, aksara, dan busana Bali.
Ia menilai menjaga budaya bukan perkara sederhana yang bisa diselesaikan dengan pendekatan materi. Koster mengatakan diperlukan rekayasa sosial, pemahaman ideologis, serta konsistensi dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang di tengah tekanan pengaruh eksternal. “Membangun atau mempertahankan budaya tidak bisa dibeli dengan uang. Dibutuhkan rekayasa sosial, pemahaman ideologis, dan konsistensi, karena yang dihadapi adalah benda hidup, yakni masyarakat yang terus digempur oleh pengaruh eksternal,” katanya.
Koster mengingatkan Bali sebagai etalase dunia memiliki kompleksitas kepentingan yang tinggi. Karena itu, setiap kebijakan pelindungan budaya dinilai tidak boleh dilakukan secara grusa-grusu atau konfrontatif, melainkan melalui pendekatan yang bijak dan terukur.
Ia menambahkan, Bali menghadapi faktor eksternal yang berupaya berkembang di daerah tersebut, baik yang berdampak positif maupun yang berpotensi mengancam. Koster menilai jika tidak waspada dan tidak bekerja secara sistematis, Bali berisiko mengalami kerusakan. “Untuk itu, dresta Bali ini harus dijaga dengan kuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menekankan perlunya keseimbangan dalam setiap kebijakan. Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat harus tegas menjaga budaya, namun di sisi lain pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan distorsi atau konflik baru yang dapat merugikan Bali, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi.
Koster berharap seminar yang digelar Forgas dapat menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda dan tokoh adat, agar semakin memahami serta menjalankan ajaran Hindu secara utuh berdasarkan tattwa, susila, dan acara sesuai Dresta Bali yang hidup di tengah masyarakat.
