JAKARTA — Percepatan elektrifikasi angkutan umum dinilai semakin mendesak di tengah tekanan krisis energi global. Transportasi massal disebut bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi negara.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai elektrifikasi angkutan umum dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menekan biaya hidup masyarakat.
Djoko juga melihat momentum pengembangan angkutan umum di daerah mulai menunjukkan arah positif. Sejumlah pemerintah daerah disebut telah mampu membiayai operasional transportasi modern secara mandiri melalui APBD sebagai bentuk prioritas terhadap mobilitas publik.
Namun, ia menilai langkah tersebut perlu diperluas dan diperkuat melalui perubahan orientasi penggunaan anggaran di tingkat daerah. Menurutnya, infrastruktur transportasi—baik jaringan jalan maupun layanan angkutan umum—semestinya menjadi prioritas dibanding belanja penunjang birokrasi yang berlebihan.
“Sudah saatnya kita mengaudit orientasi penggunaan anggaran di tingkat kabupaten dan kota yang sering kali melenceng dari kebutuhan riil masyarakat,” ujar Djoko kepada Kompas.com, Rabu (2/4/2026).
Ia menegaskan, “Infrastruktur transportasi, baik berupa jaringan jalan yang mantap maupun layanan transportasi umum yang andal, adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.”
Dalam konteks yang lebih luas, Djoko menyebut transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian dan instrumen keadilan sosial. Kehadirannya dinilai mampu menekan biaya transportasi, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, hal itu kian relevan ketika dunia menghadapi ketidakpastian pasokan energi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat sistem transportasi rentan terhadap gejolak global. Karena itu, elektrifikasi angkutan umum dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun sistem transportasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Selain aspek ketahanan energi, sistem transportasi publik yang kuat juga dinilai berperan penting dalam pemerataan aksesibilitas. Dengan jaringan yang terintegrasi, masyarakat di berbagai wilayah—baik perkotaan maupun daerah terpencil—dapat memperoleh mobilitas yang lebih mudah, aman, dan terjangkau.
Djoko mendorong pemerintah mempercepat transisi menuju transportasi umum berbasis listrik secara menyeluruh. Ia menekankan, elektrifikasi tidak hanya diterapkan di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman).
“Alokasi APBD seharusnya tidak lagi terserap untuk belanja penunjang birokrasi yang berlebihan, melainkan dikembalikan fungsinya untuk menjamin mobilitas warga,” kata Djoko.
Dengan pendekatan yang inklusif, elektrifikasi transportasi dinilai tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalisator pemerataan pembangunan. Di tengah krisis energi global, langkah ini dipandang penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses mobilitas yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.
