JAKARTA — Sejumlah pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan pembatasan konsumsi energi di tengah gangguan pasokan global yang memicu lonjakan harga bahan bakar. Tekanan tersebut juga tercermin di pasar, ketika harga minyak WTI sempat melampaui Brent akibat kekhawatiran pasokan yang ketat dalam jangka pendek, meski pelaku pasar memperkirakan ada potensi pelonggaran menjelang akhir tahun.

Di Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) hingga 50 liter per kendaraan per hari. Selain itu, aparatur sipil negara didorong untuk bekerja dari rumah sebagai langkah penghematan konsumsi energi.

Langkah serupa disiapkan Thailand. Sementara itu, Bangladesh disebut telah lebih dulu menerapkan penjatahan, menutup universitas, dan menghadapi risiko kehabisan pasokan lantaran ketergantungan impor yang mencapai 95%.

Di Eropa, Slovenia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal awal pengelolaan permintaan energi apabila krisis berlanjut. Tekanan pasokan juga disebut meningkat setelah laporan mengenai gangguan produksi minyak akibat konflik AS-Israel dengan Iran, yang diklaim telah mencapai ratusan juta barel disertai penurunan produksi harian yang signifikan.

Kenaikan harga energi turut terlihat dari lonjakan kontrak berjangka diesel di Eropa yang dilaporkan menyentuh US$200, setelah adanya pengalihan pengiriman dari Amerika Serikat ke Asia. Uni Eropa pun mulai mempertimbangkan kebijakan penjatahan energi. “Ini akan menjadi krisis yang berkepanjangan ... harga energi akan lebih tinggi untuk waktu yang sangat lama,” ujar Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terjadinya penurunan permintaan, yakni berkurangnya konsumsi karena harga yang terlalu tinggi atau pembatasan aktivitas. Fenomena serupa pernah terjadi pada masa pandemi COVID-19 dan kini berpotensi kembali muncul seiring lonjakan harga energi.

Sejumlah analis menilai dunia perlu menurunkan konsumsi minyak hingga jutaan barel per hari untuk menyeimbangkan pasar. Usulan langkah yang kerap dibahas antara lain pembatasan kecepatan kendaraan, kerja jarak jauh, peningkatan penggunaan transportasi publik, hingga efisiensi energi, meski efektivitasnya dinilai terbatas.

Tekanan terhadap ekonomi global dinilai sulit dihindari, baik melalui penyesuaian yang dikendalikan pemerintah maupun mekanisme pasar. Lamanya dampak diperkirakan bergantung pada durasi konflik, dengan estimasi pemulihan sekitar tiga hingga enam bulan setelah konflik berakhir.