JAKARTA — Gejolak geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga serta memangkas pasokan minyak global. Di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Sejumlah pihak menilai pelaku industri otomotif perlu mengambil peran agar target percepatan kendaraan listrik dapat terealisasi.
Para pakar menilai krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan tentang rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik dipandang berpotensi menjadi strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, dalam pernyataannya, Sabtu (4/4/2026).
Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik dinilai akan sulit terwujud tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menyebut krisis BBM seharusnya menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Tanah Air.
“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respon cepat peralihan ke EV saat ini; maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat,” kata Dwi.
Selama ini, menurut para narasumber, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif disebut telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Andi.
Dwi menambahkan, kendaraan listrik dinilai dapat menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yakni 2–3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan BBM konvensional. Salah satu alasannya, harga listrik dinilai lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga dinilai berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan menekan biaya subsidi energi yang selama ini disebut mencapai 20 persen dari APBN.
Elektrifikasi, menurut Dwi, juga perlu menyasar transportasi publik. Ia menilai investasi besar pada sektor ini dapat menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainnya dipandang penting agar transisi energi tidak hanya rendah karbon, tetapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.
Di sisi lain, akselerasi kendaraan listrik dinilai perlu dibarengi perbaikan tata kelola di sektor hulu. Andi mengingatkan prinsip “fast but not reckless”, yang dimaknai sebagai percepatan produksi kendaraan listrik perlu disertai komitmen dan upaya nyata memperketat tata kelola sumber daya alam agar tidak menimbulkan masalah baru.
Andi menyarankan pemerintah memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga dinilai perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” kata Andi.
Dwi menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.
