Jakarta — Gejolak geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga serta memangkas pasokan minyak global. Di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Sejumlah pihak menilai target ini sulit tercapai tanpa peran lebih besar dari pelaku industri otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia.
Penutupan Selat Hormuz disebut menjadi pengingat rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak dunia. Transisi ke kendaraan listrik dinilai dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, Sabtu (4/4/2026).
Menurut Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, krisis BBM semestinya dibaca produsen otomotif sebagai peluang untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia. Ia menekankan, peran produsen kendaraan akan krusial untuk mempercepat pengembangan pasar EV, dengan dukungan pemerintah terutama dalam menciptakan permintaan.
“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respon cepat peralihan ke EV saat ini; maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat,” ujar Dwi Wulan.
Andi menilai, selama ini pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung lebih menitikberatkan hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ia mengingatkan, ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” kata Andi.
Dwi Wulan menambahkan, kendaraan listrik dinilai menawarkan efisiensi biaya, yakni 2–3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan BBM konvensional. Ia mengaitkan hal itu dengan harga listrik yang lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan impor BBM juga disebut berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan menekan biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20% dari APBN.
Elektrifikasi, menurut Dwi Wulan, tidak hanya perlu menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga transportasi publik. Ia mendorong pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan moda angkutan massal lainnya agar transisi energi berjalan efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Andi menekankan, strategi ketahanan energi nasional seharusnya tidak semata berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pengurangan konsumsi energi dan perbaikan sistem transportasi publik. “Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” ujarnya.
Di sisi lain, percepatan adopsi EV dinilai perlu disertai pembenahan tata kelola di sektor hulu, dengan prinsip “fast but not reckless”. Andi menyebut pemerintah perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” kata Andi.
Dwi Wulan menambahkan, perusahaan otomotif dan investor juga perlu menerapkan praktik tata kelola melalui uji tuntas (due diligence) pada rantai pasok bahan baku, memastikan perlindungan hak masyarakat adat, serta melaporkan dampak lingkungan secara terbuka. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” ujar Dwi Wulan.
