Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 mulai dirasakan dampaknya oleh sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Situasi keamanan di Selat Hormuz yang tidak menentu disebut memicu kenaikan harga minyak dunia, terutama pada bahan bakar untuk kebutuhan industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya menerima laporan dari sejumlah pimpinan perusahaan mengenai rencana efisiensi karyawan. Menurutnya, beberapa perusahaan anggota KSPI menyampaikan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika harga BBM industri terus meningkat.
“Beberapa perusahaan yang menjadi anggota KSPI telah memberitahu pimpinan perusahaan bahwa PHK akan dilakukan bila harga BBM industri terus melambung tinggi akibat perang Iran dengan Israel dan Amerika,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (6/4/2026).
Said Iqbal menekankan, meski pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, BBM industri yang tidak bersubsidi justru mengalami kenaikan signifikan. Kondisi tersebut, menurutnya, memberi tekanan besar pada biaya operasional perusahaan, termasuk untuk kebutuhan penggerak mesin, turbin, hingga tarif listrik.
Ia memperingatkan bahwa jika konflik berkepanjangan, tekanan terhadap biaya produksi akan semakin besar dan berpotensi mendorong gelombang PHK. “Panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada biaya produksi. Ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam tiga bulan ke depan, kami sudah mendapatkan informasinya,” ujarnya.
Selain faktor energi, Said Iqbal menilai situasi diperburuk oleh kebijakan impor 160 ribu unit mobil dari Jepang, India, dan China oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari program strategis Koperasi Desa Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski menyatakan mendukung program koperasi, ia menolak langkah impor kendaraan tersebut. Berdasarkan perhitungan Litbang KSPI, bila kendaraan diproduksi di dalam negeri, Indonesia dinilai berpeluang menyerap sekitar 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja baru.
Said Iqbal juga mengaitkan impor dengan potensi berkurangnya pekerjaan di industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, ketika pekerjaan berkurang akibat masuknya mobil impor, kontrak pekerja lokal berpotensi tidak diperpanjang. “Apa hubungannya impor mobil dari India dengan ancaman PHK? Jelas ada. Di pabrik mobil itu ada karyawan tetap dan kontrak. Kalau pekerjaan berkurang karena adanya mobil impor, otomatis kontrak karyawan lokal tidak diperpanjang,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah kemungkinan mengejar harga yang lebih murah melalui impor, namun mengabaikan aspek penyerapan tenaga kerja lokal di tengah tekanan ekonomi. “Kalau harganya lebih tinggi sedikit tidak ada masalah, yang penting ada penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.
