Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar global mendorong sejumlah negara di Eropa dan Asia mengambil langkah kebijakan untuk menahan dampak inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Salah satu respons yang ditempuh adalah menggratiskan layanan transportasi umum atau memberikan diskon tarif sebagai bentuk subsidi langsung, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi.
Luxemburg tercatat menjadi salah satu pelopor kebijakan transportasi publik gratis sejak 2020, sebelum situasi krisis energi global memburuk. Namun, ketika harga BBM melonjak lebih tajam pada 2022, sejumlah negara lain mulai menerapkan kebijakan serupa dengan variasi skema dan cakupan.
Di Prancis, diskon tarif transportasi umum dilaporkan mencapai hingga 50% di beberapa kota besar. Jerman menerapkan tiket transportasi bulanan berharga sangat terjangkau yang berlaku di seluruh wilayah. Italia menempuh pendekatan berbeda dengan memberikan bantuan finansial kepada operator transportasi publik agar biaya operasional dapat disubsidi. Sementara itu, Spanyol menurunkan harga tiket kereta api penumpang hingga 50% untuk tiga bulan pertama sebagai respons cepat. Berbagai kebijakan tersebut mencakup beragam moda, mulai dari bus, kereta komuter, hingga jaringan transportasi terpadu di kawasan metropolitan.
Di Asia, sejumlah negara juga mengadopsi kebijakan subsidi transportasi, meski cenderung lebih selektif. Thailand mengumumkan subsidi besar untuk transportasi publik, termasuk BTS dan MRT di Bangkok. Filipina memberikan tiket gratis bagi pekerja dan pelajar tertentu. Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM mengikuti mekanisme pasar sambil mempertahankan subsidi untuk transportasi publik di kota-kota besar. Malaysia menerapkan kebijakan serupa dengan mensubsidi tarif, terutama untuk rute yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
Perbedaan pendekatan antara Eropa dan Asia dinilai mencerminkan kondisi fiskal serta prioritas kebijakan masing-masing negara. Sejumlah negara Eropa menerapkan skema yang lebih luas, sementara beberapa negara Asia menargetkan subsidi kepada kelompok tertentu yang dianggap paling membutuhkan.
Sejumlah analis kebijakan publik dan ekonom menilai subsidi transportasi umum dapat memberi manfaat ganda: meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendorong peralihan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, pemerintah berharap penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar bensin berkurang, sehingga konsumsi BBM secara keseluruhan menurun.
Meski demikian, tantangan utama kebijakan ini terletak pada keberlanjutan pendanaan dalam jangka panjang, terutama jika harga BBM global bertahan tinggi atau terus meningkat. Pemerintah dituntut merancang mekanisme pembiayaan yang kuat dan transparan agar subsidi transportasi tidak menjadi beban berkepanjangan bagi anggaran negara.
