Pemerintah Mesir resmi menaikkan tarif listrik bagi konsumen berdaya tinggi dan sektor komersial mulai April 2026. Kebijakan ini diambil di tengah krisis energi global yang memicu lonjakan biaya impor energi, seiring konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Kementerian Listrik dan Energi Terbarukan Mesir menyatakan, penyesuaian tarif dilakukan untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga ketahanan pasokan listrik. Pemerintah menegaskan, rumah tangga dengan konsumsi rendah tidak terdampak oleh kebijakan tersebut.
Menurut kementerian, kenaikan tarif dibatasi pada segmen pengguna dengan konsumsi tinggi dan pelanggan komersial, dengan tujuan mempertahankan pasokan listrik bagi sektor perumahan, komersial, dan industri. Pemerintah mempertahankan tarif listrik untuk penggunaan hingga 2.000 kilowatt hour (kWh) per bulan, sementara pelanggan dengan konsumsi di atas batas itu akan menghadapi kenaikan tarif rata-rata 16 persen.
Adapun untuk sektor komersial, tarif listrik di semua tingkat dinaikkan lebih tinggi, dengan rata-rata sekitar 20 persen.
Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya meredam tekanan fiskal akibat meningkatnya biaya impor energi, sejalan dengan kenaikan harga minyak global. Perdana Menteri Mostafa Madbouly sebelumnya menyampaikan bahwa tagihan impor energi Mesir telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak pecahnya konflik tersebut.
Kondisi itu mendorong pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian lain, termasuk menaikkan harga bahan bakar, tarif transportasi umum, serta menunda beberapa proyek negara. Sejak Maret 2026, pemerintah juga menerapkan kebijakan penghematan energi, antara lain melalui pembatasan jam operasional tempat usaha.
Di sisi lain, Mesir masih menghadapi tekanan ekonomi domestik. Beban utang yang tinggi membuat pembayaran bunga menyerap sekitar setengah dari total belanja pemerintah pada tahun fiskal berjalan. Sementara itu, inflasi masih bertahan pada level dua digit setelah sempat mencapai puncak 38 persen pada September 2023, yang turut mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
