Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menerima kritik dan penilaian publik secara prematur, bahkan sebelum hasil langkah-langkah diplomasi pemerintah terlihat. Menurutnya, reaksi cepat itu muncul setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) serta kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat.
Ngabalin menyebut sebagian pihak membaca langkah tersebut sebagai pergeseran arah politik luar negeri, termasuk memunculkan kecurigaan seolah Indonesia meninggalkan posisi historisnya terkait isu Palestina. Ia menilai respons semacam itu mencerminkan tingginya sensitivitas publik terhadap dinamika geopolitik global, namun kerap tidak diiringi pendalaman analisis.
Dalam tulisannya, Ngabalin menekankan bahwa diplomasi negara tidak berjalan semata melalui simbol, melainkan melalui strategi, kalkulasi jangka panjang, dan negosiasi berlapis. Ia berpendapat, di tengah dunia multipolar, kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai kekuatan menjadi syarat agar negara dapat bertahan sekaligus memengaruhi arah percaturan global.
Ia juga menyinggung prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Menurutnya, prinsip tersebut bukan sekadar menjaga jarak, melainkan navigasi aktif di tengah benturan kepentingan internasional yang terus berubah. Karena itu, keterlibatan dalam berbagai forum internasional, termasuk yang berkaitan dengan konflik Gaza, ia nilai perlu dibaca sebagai bagian dari strategi engagement dan evolusi diplomasi.
Ngabalin menilai kehadiran Indonesia dalam forum internasional kerap disalahartikan sebagai legitimasi terhadap pihak tertentu. Ia berpendapat, cara pandang seperti itu menyederhanakan diplomasi menjadi sekadar simbol keberpihakan, padahal keputusan nyata, menurutnya, justru lahir melalui proses perundingan.
Ia turut mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang menilai kebijakan luar negeri dari apa yang ia sebut sebagai “tribun moral” yang absolut. Dalam pandangannya, narasi hitam-putih yang memosisikan setiap interaksi sebagai tanda kesetiaan atau pengkhianatan mengabaikan kenyataan bahwa diplomasi bekerja di wilayah abu-abu, ketika kepentingan negara harus dijaga tanpa menutup ruang dialog.
Terkait Palestina, Ngabalin menegaskan komitmen Indonesia merupakan bagian dari identitas politik luar negeri yang telah lama berdiri. Ia juga menyebut sejarah menunjukkan pemimpin membedakan prinsip dan strategi, seraya mencontohkan Bung Karno yang membangun jejaring global dengan fleksibilitas tinggi.
Ngabalin menilai, dalam konteks konflik Gaza, kehadiran Indonesia dalam forum internasional tidak semestinya disederhanakan sebagai perubahan arah moral. Ia memandang diplomasi justru diuji ketika sebuah negara memilih masuk untuk berbicara dan memengaruhi pembahasan, bukan berdiri di luar demi kenyamanan retorika.
Ia menambahkan, di era komunikasi instan, kritik sering muncul lebih cepat daripada hasil. Menurutnya, diplomasi jarang menghasilkan dampak yang langsung terlihat karena bekerja melalui percakapan tertutup, kompromi strategis, dan pembentukan kepercayaan jangka panjang.
Ngabalin juga menyinggung bahwa stabilitas dukungan domestik berpengaruh pada posisi tawar negara di hadapan kekuatan global. Ia menyatakan kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun kritik yang terlalu dini berpotensi mengganggu proses diplomasi yang sedang dibangun.
Terkait kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat, Ngabalin meminta langkah itu dibaca dalam kerangka dunia yang semakin terfragmentasi. Ia menilai Prabowo menempuh pendekatan soft diplomacy untuk menjembatani kepentingan tanpa meninggalkan kepentingan nasional, sejalan dengan semangat bebas aktif yang disebutnya relevan bagi abad ke-21.
Di akhir tulisannya, Ngabalin menekankan bahwa politik luar negeri yang matang menuntut kepala dingin dan perspektif jangka panjang. Ia menilai menghakimi sebelum hasil terlihat mungkin memberi kepuasan emosional sesaat, namun tidak memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Artikel ini ditulis oleh Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S.Ag., M.Si, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional serta Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies (BUFS), Korea Selatan, dan Visiting Professor Tomsk State University (TSU), Federasi Rusia.
