Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak langsung konflik di Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia relatif terbatas. Penilaian ini didasarkan pada kecilnya eksposur perbankan nasional terhadap pihak nonresiden di kawasan tersebut, sehingga dampaknya dinilai tidak signifikan terhadap permodalan maupun likuiditas bank di dalam negeri.

“Dampak langsung dari konflik Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia itu sebetulnya relatif terbatas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Dian mengingatkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sebagai ekonomi terbuka sangat dipengaruhi oleh situasi dan ketidakpastian global. Menurutnya, konflik tersebut berdampak signifikan terhadap geopolitik dan geokonomi dunia, sehingga tetap perlu dicermati.

Ia menjelaskan, apabila eskalasi konflik berlangsung lama, kondisi itu berpotensi menjadi sumber kerentanan yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan.

Dian juga menyoroti potensi gangguan jalur distribusi energi global, termasuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama, yang dapat memicu disrupsi harga komoditas energi.

Kenaikan harga energi global, lanjutnya, berisiko mendorong naiknya harga bahan bakar dan biaya distribusi barang, termasuk bahan baku dan pangan. Situasi tersebut dapat meningkatkan tekanan inflasi, baik secara global maupun di dalam negeri.

Dalam skenario tekanan inflasi yang direspons melalui kebijakan moneter lebih ketat, Dian mengingatkan pertumbuhan ekonomi bisa terdampak akibat penurunan konsumsi masyarakat dan melemahnya aktivitas produksi.

Ia menambahkan, peningkatan biaya hidup di tengah perlambatan permintaan dapat menekan margin atau keuntungan korporasi serta meningkatkan risiko korporasi secara keseluruhan.