Pemerintah Pakistan mengalihkan dana pembangunan senilai Rs100 miliar untuk menopang subsidi energi, seiring meningkatnya tekanan harga minyak global. Kebijakan ini diputuskan sebagai langkah penghematan fiskal di tengah lonjakan biaya energi yang berdampak pada anggaran negara.
Keputusan tersebut diambil oleh Komite Koordinasi Ekonomi Kabinet (Economic Coordination Committee/ECC). Dalam keputusan itu, ECC meminta seluruh kementerian dan lembaga menyerahkan sebagian anggaran dari Program Pembangunan Sektor Publik (Public Sector Development Programme/PSDP) tahun fiskal 2025–2026.
Dana yang terkumpul akan dialokasikan sebagai Technical Supplementary Grants (TSG) dan ditransfer ke Prime Minister’s Austerity Fund 2026.
Langkah realokasi ini dikaitkan dengan meningkatnya tekanan harga energi akibat konflik di kawasan Teluk. Dalam rapat yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada 19 Maret 2026, pemerintah menyoroti lonjakan harga minyak yang disebut berdampak langsung pada subsidi bahan bakar domestik.
Pemerintah menyatakan dana Rs100 miliar dari PSDP akan digunakan untuk menutup klaim selisih harga (price differential claims) pada bensin dan solar.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan Pakistan meminta pembatasan realisasi anggaran PSDP menjadi Rp900 miliar untuk tahun fiskal berjalan guna menciptakan ruang fiskal tambahan.
ECC menyebut realokasi dilakukan melalui rasionalisasi anggaran lintas kementerian, dengan koordinasi bersama divisi perencanaan dan pejabat akuntansi utama di masing-masing lembaga. Pemerintah juga menegaskan penyesuaian anggaran ini dirancang agar tidak mengganggu proyek-proyek prioritas yang memiliki kinerja baik.
Hingga kini, sebagian dana yang diminta telah diterima, sementara proses penyesuaian lanjutan masih berlangsung untuk memenuhi target total Rs100 miliar.
Kebijakan Pakistan ini mencerminkan tekanan fiskal yang meningkat di negara berkembang ketika harga energi global naik. Kenaikan harga minyak dinilai tidak hanya memicu inflasi, tetapi juga memperbesar beban subsidi pemerintah, sehingga memengaruhi ruang belanja dan prioritas pembangunan.
