Jakarta — Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah efisiensi energi di tengah dampak krisis global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan dijadwalkan mulai berlaku pada April 2026.
Salah satu langkah utama adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, baik di instansi pusat maupun daerah. Airlangga mengatakan kebijakan ini juga ditujukan untuk mendorong layanan berbasis digital, dengan mengacu pada pengalaman pascapandemi.
Selain di lingkungan pemerintahan, skema serupa juga akan diterapkan di sektor swasta sesuai kebutuhan masing-masing sektor. Pengaturannya akan dituangkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Untuk menekan konsumsi energi dari sisi mobilitas, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong pemanfaatan transportasi publik.
Pembatasan juga dilakukan pada perjalanan dinas. Airlangga menyebut efisiensi perjalanan dinas ditetapkan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri.
Di luar kebijakan mobilitas, pemerintah juga mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan dengan tetap memperhatikan daerah tertentu. Airlangga menyatakan rangkaian kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan lembaganya turut menerapkan kebijakan WFH dan work from anywhere (WFA) mulai 1 April 2026. Ia menjelaskan pengaturan kerja dilakukan empat hari dalam sepekan, dengan sistem piket pada hari Jumat.
MPR juga melakukan pembatasan penggunaan listrik di lingkungan kantor. Siti menyebut pemadaman listrik dimulai pukul 18.00 sebagai bagian dari upaya penghematan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan energi nasional tetap dalam kondisi aman. Ia mengatakan cadangan bahan bakar minyak (BBM) berada di atas standar minimum nasional.
