Pemerintah menyiapkan dua kebijakan strategis untuk merespons ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia. Dua kebijakan tersebut mencakup penyesuaian biaya penyelenggaraan haji serta evaluasi kawasan hutan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, kebijakan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga pejabat eselon I di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Terkait penyelenggaraan haji, Teddy menyampaikan pemerintah menegaskan biaya haji per jamaah pada tahun ini tidak akan naik dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Pemerintah juga menargetkan percepatan masa tunggu antrean haji, yang mulai tahun ini ditetapkan paling lama 26 tahun.
Dalam konteks kenaikan harga avtur dunia yang berdampak pada tarif penerbangan, pemerintah disebut akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu calon jamaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bagi jamaah.
Di bidang perlindungan kawasan hutan, Teddy menyampaikan Presiden Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Evaluasi tersebut mencakup IUP yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya.
Menurut Teddy, Presiden juga memerintahkan agar izin yang terbukti melanggar ketentuan dievaluasi dan dikembalikan kepada negara.
