Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) tingkat daerah pada Kamis (02/04/2026) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Rakoor dipimpin Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, didampingi Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Ciamis.
Dalam arahannya, Bupati Herdiat menyampaikan sejumlah hal strategis yang perlu segera ditindaklanjuti jajaran pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah potensi fenomena El Nino ekstrem atau “El Nino Gozilla” yang diprediksi berlangsung mulai April hingga Oktober 2026 dan berpotensi memicu musim kemarau panjang.
Bupati menekankan pentingnya menjaga dan memelihara sumber-sumber air, menghemat penggunaan air bersih, serta mengoptimalkan sistem irigasi terutama untuk sektor pertanian. Ia juga meminta pengecekan fungsi infrastruktur pendukung seperti pompanisasi, termasuk yang berada di wilayah Purwadadi.
Selain itu, ia mencontohkan pemanfaatan sumber air alternatif, seperti penggunaan Sungai Ciseel di Kecamatan Purwadadi melalui penyedotan air untuk dialirkan ke saluran irigasi guna mengairi lahan pertanian pada musim kemarau. Bupati juga menekankan perlunya koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, termasuk untuk upaya pembangunan sumur-sumur air di area persawahan yang terdampak kekeringan.
Di bidang ketahanan pangan, Bupati mengimbau para camat mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada beras. Ia menyebut alternatif sumber karbohidrat seperti singkong, ubi, dan talas. Bupati juga mengingatkan pentingnya memiliki cadangan pangan dan tidak menjual seluruh hasil panen, terutama ke luar daerah.
Menghadapi musim kemarau, Bupati turut mengingatkan potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Karena itu, kesiapsiagaan lintas pihak seperti BPBD, pemadam kebakaran, PDAM, dan Tagana diminta ditingkatkan, termasuk kesiapan sarana prasarana seperti tangki air dan bahan bakar.
Pada bagian lain, Bupati menyoroti dampak kondisi global, termasuk konflik internasional yang dinilai berpengaruh terhadap kenaikan harga energi dan bahan pokok. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, ia mendorong langkah efisiensi energi serta opsi pengaturan pola kerja seperti Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) secara selektif.
Ia juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar dan mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadi roda dua, transportasi umum, atau bersepeda bagi yang jarak tempat tinggalnya relatif dekat.
Dalam pengelolaan anggaran, Bupati menekankan efisiensi belanja operasional seperti listrik, air, dan telekomunikasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia juga menyoroti belanja pegawai yang meningkat seiring penurunan APBD, sementara bantuan keuangan provinsi disebut mengalami penurunan signifikan pada 2025 dan 2026.
“Belanja pegawai harus tetap dikendalikan sesuai ketentuan, maksimal 30 persen dari total APBD. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama dalam menjaga kesehatan fiskal daerah,” ujar Bupati. Ia menjelaskan, pada 2021 belanja pegawai berada di angka 25 persen, namun pada 2022, 2023 hingga saat ini meningkat karena APBD terus menurun akibat efisiensi.
Bupati juga menyinggung program strategis nasional yang tengah berjalan, seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), KDMP, serta Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan yang perlu disinergikan di tingkat daerah.
Menutup arahannya, Bupati berharap seluruh jajaran pemerintah daerah bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menghadapi tantangan yang ada demi menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta para camat segera menyampaikan hasil Rakoor kepada kepala desa, kepala dusun, RT/RW, hingga masyarakat.
