SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk mempromosikan potensi daerah ke tingkat global melalui pendekatan diplomasi budaya atau soft power. Langkah ini diarahkan untuk memperluas jejaring internasional sekaligus mendorong masuknya investasi.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI, Heru Subolo, menilai upaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang aktif memperkenalkan potensi daerah kepada investor dan mitra internasional sebagai strategi yang tepat. Pernyataan itu disampaikan Heru usai pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (6/4/2026).
Menurut Heru, Jawa Tengah memiliki modal yang kuat untuk memperluas kerja sama internasional, antara lain melalui skema sister province dan sister city dengan sejumlah wilayah di luar negeri. Ia menyebut fondasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat promosi investasi dan memperluas jaringan global.
Heru menambahkan, sinergi antara Kemenlu, Pemprov Jawa Tengah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri akan terus diperkuat, terutama dalam promosi investasi, peningkatan kapasitas, serta pengembangan jejaring internasional. Ia juga menekankan bahwa kekayaan budaya Jawa Tengah dapat menjadi instrumen utama diplomasi soft power Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut dukungan Kemenlu dalam memperkuat diplomasi tersebut. Ia menilai kolaborasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan investasi asing di Jawa Tengah.
Luthfi menyampaikan bahwa penanaman modal asing (PMA) menyumbang sekitar 58 persen dari total realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2025. Ia berharap Kemenlu dapat membantu menjembatani promosi investasi, termasuk di sektor budaya, perdagangan, dan pariwisata.
Ia juga menegaskan akan meningkatkan koordinasi dengan Kemenlu, termasuk memanfaatkan jaringan perwakilan RI di luar negeri serta diaspora Indonesia untuk memperluas pasar produk unggulan daerah. Selain itu, Luthfi berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan daya saing produk, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu menembus pasar internasional.
