Sejumlah laporan media internasional menyoroti indikasi pergeseran dalam transaksi minyak global, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Teluk Persia dan gangguan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Dalam situasi tersebut, Tiongkok disebut mulai menandatangani kontrak minyak dengan negara-negara Teluk menggunakan yuan—langkah yang oleh sebagian analis dinilai sebagai tantangan terhadap dominasi dolar AS di pasar energi.
Menurut laporan yang dikutip media, wacana “petroyuan” kembali menguat seiring pembahasan tentang menurunnya dominasi dolar, terutama dalam perdagangan energi. Sejumlah klaim juga beredar mengenai berbagai mekanisme transaksi berbasis yuan—mulai dari pembayaran tertentu hingga penyelesaian pembelian minyak—namun sebagian di antaranya disebut belum dikonfirmasi pejabat resmi dan masih berada pada level spekulasi media.
Dalam perkembangan terbaru, media melaporkan Tiongkok mengganti skema kontrak “petrodollar” dengan “petroyuan” untuk transaksi dengan negara-negara Teluk. Bahkan, disebut pula bahwa kilang-kilang di India menyelesaikan pembelian minyak dari Iran menggunakan yuan. Informasi ini muncul bersamaan dengan laporan lain yang menggambarkan tekanan finansial yang dirasakan sebagian negara di kawasan.
The Wall Street Journal melaporkan adanya negosiasi darurat Abu Dhabi dengan Washington, yang disebut berkaitan dengan permintaan dukungan finansial dan jaminan ekonomi. Dalam laporan itu, Uni Emirat Arab (UEA) dikutip menyampaikan bahwa tanpa cadangan dolar yang memadai, negara tersebut mungkin terpaksa menjual sebagian minyaknya menggunakan mata uang asing lain, terutama yuan. Jika terjadi, langkah itu dipandang sebagai pukulan bagi hegemoni dolar di pasar global.
Sejumlah pengamat pasar energi menilai dinamika ini sebagai sinyal peringatan bagi dominasi dolar yang telah berlangsung selama beberapa dekade dalam perdagangan minyak. Dalam konteks tersebut, WSJ disebut menilai proses pengabaian dolar oleh negara-negara Asia Barat mengalami percepatan dan berpotensi mendorong sistem keuangan internasional ke arah yang lebih multipolar.
Selama bertahun-tahun, beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran telah menyuarakan perlunya mengurangi ketergantungan pada dolar, termasuk melalui pencarian alternatif seperti mata uang tunggal BRICS. Namun, laporan-laporan terbaru menekankan bahwa perubahan yang terjadi saat ini dinilai lebih bersifat praktis dan strategis dalam transaksi minyak, khususnya di kawasan Teluk.
Dalam berbagai analisis, salah satu alasan utama yang disebut mendorong langkah Tiongkok adalah upaya mengurangi kerentanan terhadap sanksi AS. Beijing disebut memandang dolar sebagai instrumen politik dan ekonomi yang dapat digunakan untuk membatasi akses negara lain ke sistem keuangan internasional, termasuk melalui jaringan seperti SWIFT. Selain itu, penguatan peran yuan dalam transaksi energi juga dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan posisi yuan sebagai mata uang internasional.
Sejumlah pakar ekonomi menilai bahwa jika penggunaan yuan meluas dalam perdagangan minyak, permintaan global terhadap dolar berpotensi menurun karena negara-negara tidak lagi harus menyimpan cadangan dolar dalam jumlah besar untuk membeli minyak. Dalam skenario ini, sebagian analis memperkirakan penurunan permintaan dolar dapat memengaruhi nilai tukar dolar dan berdampak pada pasar keuangan AS yang selama ini ditopang arus modal asing.
Namun, dampak pergeseran ini tidak hanya berimplikasi pada Amerika Serikat. Negara-negara pengekspor minyak di Teluk—seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, Oman, dan Bahrain—juga disebut menghadapi pilihan strategis terkait komposisi cadangan devisa mereka dan konsekuensi politik yang mungkin mengikuti, terutama dalam relasi dengan Washington.
Di sisi lain, analis JP Morgan disebut memperkirakan AS dapat merespons melalui kebijakan seperti sanksi sekunder terhadap pihak yang membeli minyak dengan yuan, serta langkah-langkah untuk memperkuat dolar, termasuk melalui instrumen suku bunga dan kebijakan perdagangan. Meski demikian, analisis yang sama menyebut bahwa besarnya pengaruh ekonomi Tiongkok dan potensi bertambahnya negara yang bergabung dalam skema petro-yuan dapat membuat proses tersebut sulit dihentikan sepenuhnya.
Secara historis, dominasi dolar dalam perdagangan minyak berakar pada kesepakatan era pasca runtuhnya standar emas Bretton Woods pada awal 1970-an, ketika AS mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi agar harga minyak ditetapkan dalam dolar. Skema “petrodollar” kemudian memperkuat posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia dan menjadi salah satu penopang utama arsitektur keuangan internasional modern.
Dalam laporan lain, Reuters dan Bloomberg pekan lalu menyoroti hasil Konferensi Perdagangan Tiongkok–UEA di Beijing yang menghasilkan penandatanganan 24 nota kesepahaman kerja sama ekonomi dan perdagangan, dengan penekanan pada penyelesaian transaksi menggunakan yuan dan dirham. Pernyataan akhir konferensi juga disebut menekankan penyelesaian transaksi keuangan minyak dengan yuan.
Sementara itu, data transaksi keuangan SWIFT yang dikutip dalam laporan menyebut pangsa yuan dalam total penyelesaian perdagangan minyak global pada Maret 2026 telah melampaui 14 persen, sehingga menempatkan yuan sebagai mata uang kedua dalam perdagangan minyak. Sejumlah analis senior di Wall Street menilai ini sebagai bagian dari tren melemahnya dominasi dolar dalam perdagangan global.
Di tengah rangkaian perkembangan tersebut, sebagian analisis mengaitkan percepatan de-dolarisasi dengan eskalasi konflik di kawasan, termasuk perang AS dan Israel terhadap Iran, yang dinilai mempercepat pencarian alternatif di antara negara-negara Teluk. Meski Tiongkok disebut tidak secara terbuka menyatakan “perang” terhadap dolar, berbagai laporan menilai Beijing memperluas pengaruh yuan melalui kontrak energi, jalur perdagangan, dan kekuatan ekonominya.
Sejumlah pengamat menyimpulkan bahwa dunia belum sepenuhnya meninggalkan dolar, tetapi sinyal pergeseran telah muncul. Jika tren penggunaan yuan dalam transaksi minyak berlanjut, peta kekuatan keuangan global dapat memasuki fase baru—dengan konsekuensi yang masih akan diuji oleh dinamika geopolitik dan respons kebijakan negara-negara besar.
