JAKARTA — Ketegangan perdagangan global kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan tarif resiprokal 34% untuk produk Tiongkok. Kebijakan itu kemudian meningkat secara bertahap. Tiongkok merespons dengan tarif balasan hingga 84%, yang membuat total tarif AS atas produk Tiongkok mencapai 145%.
Eskalasi tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan dagang dua negara, tetapi juga mengguncang sistem perdagangan internasional, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, isu utamanya bukan sekadar siapa yang unggul, melainkan bagaimana Indonesia menempatkan diri dan menyiapkan langkah yang tepat.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan perdagangan barang global akan terkontraksi 0,2% pada 2025, jauh di bawah proyeksi pertumbuhan sebelumnya sebesar 3,0%. Di tengah perlambatan itu, Indonesia menghadapi risiko sekaligus peluang yang sama-sama nyata.
Dari sisi risiko, ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok masih tinggi. Lebih dari 70% bahan baku industri elektronik Indonesia disebut bergantung pada Tiongkok, sehingga gangguan akibat tekanan tarif berpotensi menghambat rantai pasok industri nasional. Saat aktivitas produksi di Tiongkok melambat, ekspor bahan mentah Indonesia ke negara tersebut juga berisiko ikut menurun.
Namun, perang dagang juga membuka peluang pergeseran permintaan, terutama di pasar AS. Indonesia diproyeksikan berpotensi meningkatkan ekspor ke AS senilai US$1,69 miliar dan menempati peringkat keenam sebagai negara dengan potensi kenaikan ekspor terbesar dalam skenario ini. Sektor yang dinilai menjanjikan antara lain alas kaki, tekstil, dan elektronik—kategori yang selama ini kuat didominasi Tiongkok di pasar AS.
Selain peluang ekspor, arus relokasi investasi juga menjadi perhatian. Sejak 2019, Indonesia disebut telah menerima relokasi investasi dari 58 perusahaan dengan nilai US$14,7 miliar, terutama pada sektor semikonduktor dan panel surya.
Meski demikian, kemampuan Indonesia memaksimalkan peluang tersebut dinilai masih terhambat persoalan struktural. Biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 23% dari PDB, lebih tinggi dibanding Vietnam (15%) dan Malaysia (13%). Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membuat investor cenderung memilih negara lain sebagai tujuan relokasi industri, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam, populasi besar, dan pasar domestik luas.
Dari sisi diplomasi, situasi ini menguji prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan mitra dagang penting bagi AS dan Tiongkok. Realisasi investasi pada kuartal I-2025 tercatat masing-masing sebesar US$1,75 miliar dari Tiongkok dan US$0,8 miliar dari AS. Dalam konteks tersebut, keberpihakan terbuka pada salah satu pihak berisiko mengganggu hubungan dengan pihak lainnya.
Di saat yang sama, bersikap pasif juga dinilai bukan pilihan. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyampaikan pandangan bahwa perang dagang dapat mendorong Indonesia lebih berfokus pada pembenahan domestik, termasuk deregulasi dan perbaikan iklim investasi.
Sejumlah langkah dinilai krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga mampu mengambil peran lebih aktif. Di antaranya mempercepat reformasi logistik dan kemudahan investasi agar relokasi industri benar-benar masuk ke Indonesia, mendorong hilirisasi industri agar ekspor tidak bertumpu pada bahan mentah yang rentan gejolak, serta memperkuat diplomasi ekonomi multilateral melalui ASEAN dan WTO.
Dalam perkembangan terbaru, AS dan Tiongkok dilaporkan sepakat menurunkan tarif timbal balik secara signifikan mulai Mei 2025 selama 90 hari. AS memangkas tarif dari 145% menjadi 30%, sementara Tiongkok menurunkan tarif dari 125% menjadi 10%. Namun, penurunan tarif sementara ini dipandang belum mengakhiri persaingan jangka panjang kedua negara.
Bagi Indonesia, dinamika tersebut menegaskan pentingnya strategi yang lebih terukur. Ketidakpastian global dapat datang kembali, sementara peluang yang muncul juga menuntut kesiapan domestik agar dapat benar-benar dimanfaatkan.
