Sejumlah negara mulai memberlakukan pembatasan konsumsi energi di tengah gangguan pasokan global yang mendorong lonjakan harga bahan bakar. Gangguan pasokan itu disebut dipicu oleh penutupan Selat Hormuz oleh Iran seiring eskalasi konflik dengan Israel dan Amerika Serikat.

Dampaknya, harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara dilaporkan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Indonesia merespons situasi tersebut dengan menyiapkan langkah antisipatif untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar nabati. Kebijakan ini diarahkan sebagai strategi menghadapi potensi dampak kenaikan harga BBM akibat krisis energi global.

“Bapak Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati dari sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung,” kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/4).

Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret melalui implementasi program B50 pada tahun ini. Program tersebut ditujukan untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar, khususnya solar.

“Tahun ini, Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, kita akan implementasikan pabrik etanol dan bahan bakunya dari ubi, tebu, dan jagung. Ubi atau singkong,” ujarnya.

Melalui optimalisasi bahan bakar nabati, pemerintah berharap ketahanan energi nasional dapat diperkuat di tengah ketidakpastian global. Selain menekan impor, langkah ini juga dinilai berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.