Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa untuk mencapai "peremajaan besar bangsa Tiongkok" paling lambat pertengahan abad ke-21, Tiongkok harus menjadi "kekuatan besar maritim." Pernyataan ini mencerminkan tekad Beijing untuk memperkuat posisi negara tersebut di bidang maritim melalui strategi yang melibatkan pengembangan ekonomi biru, pelestarian lingkungan laut, eksploitasi sumber daya maritim, serta perlindungan hak dan kepentingan maritim di wilayah dekat maupun jauh.

Latar Belakang Strategi Maritim Tiongkok

Meski tujuan menjadikan Tiongkok kekuatan maritim telah tercantum dalam dokumen resmi sejak 2012, koordinasi antar lembaga maritim pada awalnya belum optimal. Pada 2013, Tiongkok mulai mengkonsolidasikan birokrasi maritim dengan membentuk Administrasi Samudra Negara dan mendirikan pasukan penjaga pantai di bawahnya. Namun, tantangan koordinasi masih berlangsung hingga reformasi institusi yang diumumkan pada Maret 2018.

Reformasi Institusi Maritim 2018

Pada Maret 2018, Beijing mengumumkan tiga perubahan besar dalam birokrasi maritim sebagai bagian dari upaya memperbaiki struktur pemerintahan agar lebih efisien dan berorientasi melayani, sekaligus mencerminkan peran Tiongkok yang semakin besar di panggung internasional.

• Integrasi Perlindungan Hak dan Kepentingan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri: Kelompok Kecil Pimpinan Pusat untuk Melindungi Hak dan Kepentingan Maritim dihapus dan tanggung jawabnya dialihkan ke Komite Urusan Luar Negeri Pusat. Langkah ini diharapkan meningkatkan koordinasi antara departemen diplomatik dan maritim dalam melaksanakan kebijakan luar negeri yang melibatkan aspek maritim.
• Peralihan Komando Pasukan Penjaga Pantai ke Kepolisian Bersenjata Rakyat: Pasukan penjaga pantai yang sebelumnya berada di bawah Administrasi Samudra Negara sipil kini berada di bawah Kepolisian Bersenjata Rakyat yang sepenuhnya dikendalikan oleh Komisi Militer Pusat. Perubahan ini memperkuat kontrol militer atas pasukan penegak hukum maritim, menyesuaikan status institusi dengan fungsi militer yang sudah ada.
• Penghapusan Administrasi Samudra Negara dan Redistribusi Tugas: Sisa tanggung jawab Administrasi Samudra Negara dibagi antara Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Ekologi dan Lingkungan yang baru dibentuk. Kedua kementerian ini diperkirakan akan memiliki pengaruh lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pelestarian lingkungan laut.

Diplomasi dan Keamanan Maritim

Perubahan pertama mencerminkan peningkatan peran strategi maritim dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, terutama terkait Laut Cina Selatan. Sejak ketegangan pada 2012, Tiongkok telah memperkuat posisi militernya dan mengembangkan infrastruktur di wilayah ini, yang kini dibarengi dengan diplomasi aktif guna mengelola ketegangan dengan negara tetangga dan ASEAN. Beijing mengklaim telah berhasil menjaga stabilitas kawasan dan mengurangi dampak negatif dari putusan arbitrase Laut Cina Selatan pada 2016.

Reformasi ini juga menandai kesiapan Tiongkok untuk mengintegrasikan pelajaran dari Laut Cina Selatan ke wilayah yang lebih luas, termasuk Samudra Hindia, Pasifik Barat, serta ranah maritim baru seperti laut dalam dan kawasan kutub, yang juga menjadi fokus prakarsa Jalur Sutra Maritim abad ke-21.

Penguatan Kontrol Militer atas Pasukan Penjaga Pantai

Pengalihan pasukan penjaga pantai ke bawah komando militer sepenuhnya menunjukkan keinginan Beijing untuk memperkuat kendali Partai Komunis Tiongkok atas alat kekuasaan nasional. Meskipun hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi agresi di wilayah sengketa, perubahan ini juga membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk menjalin komunikasi militer yang lebih jelas dengan pasukan penjaga pantai Tiongkok guna mencegah insiden di laut.

Namun demikian, rincian struktur komando dan kontrol baru masih belum sepenuhnya jelas, dan dialog bilateral dianggap penting untuk memahami peran pasukan penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok, terutama dalam konteks operasi di masa damai maupun konflik.

Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Laut

Penghapusan Administrasi Samudra Negara dan redistribusi tanggung jawab ke Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Ekologi dan Lingkungan merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan laut. Kementerian Sumber Daya Alam mengelola pegunungan, perairan, hutan, dan padang rumput secara menyeluruh, sementara Kementerian Ekologi dan Lingkungan mengambil alih tanggung jawab perlindungan ekologis yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga.

Perubahan ini sejalan dengan target Presiden Xi Jinping untuk membangun "Tiongkok yang Indah" pada 2035, dengan fokus pada langit biru, tanah hijau, dan air bersih. Meski demikian, efektivitas reformasi ini masih harus diuji, mengingat kegagalan sebelumnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Implikasi dan Respons Amerika Serikat

Strategi maritim Tiongkok yang terintegrasi mencakup aspek ekonomi, lingkungan, diplomatik, dan militer, sehingga menuntut respons yang menyeluruh dari Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa tujuan Tiongkok, seperti pelestarian lingkungan laut, sejalan dengan kepentingan AS, namun upaya Tiongkok untuk memastikan hak dan kepentingan maritimnya di wilayah regional dan global berpotensi berbenturan dengan kepentingan AS.

Dalam konteks ini, AS disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

• Meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB sebagai bentuk komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan.
• Mengembangkan Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka yang menawarkan alternatif kebijakan tata kelola maritim global yang menekankan ekonomi, lingkungan, diplomasi, hukum, dan keamanan.
• Mengusulkan pembahasan strategi dan hukum maritim sebagai bagian dari dialog tingkat tinggi antara AS dan Tiongkok untuk memahami dan mengantisipasi konsep hukum maritim yang sedang dikembangkan Beijing.

Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada upaya hukum Tiongkok yang belum memiliki hukum laut domestik terpadu. Hal ini penting untuk memahami bagaimana Beijing menyeimbangkan keamanan nasional, pembangunan ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga dalam konteks klaim maritimnya.

Kesimpulan

Reformasi institusi maritim Tiongkok menunjukkan upaya serius Beijing untuk memperkuat peran globalnya di bidang maritim melalui integrasi kebijakan, penguatan kontrol militer, dan pengelolaan sumber daya alam. Keberhasilan langkah ini masih belum pasti, namun niat Beijing jelas untuk menjadikan strategi maritim sebagai bagian penting dari kebijakan luar negerinya dan upaya peremajaan nasional.

Amerika Serikat, bersama sekutu dan mitranya, perlu mengembangkan respons yang jelas dan kohesif untuk menghadapi perkembangan ini, dengan menyeimbangkan kepentingan keamanan, hukum, lingkungan, dan diplomasi demi menjaga stabilitas dan tatanan internasional berbasis aturan di kawasan dan dunia.