Konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar masih menjadi persoalan kompleks hingga saat ini. Etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Islam dan merupakan kelompok minoritas di Myanmar, menghadapi persekusi yang dilakukan oleh aparat militer dan sebagian kelompok masyarakat Buddha di wilayah Rakhine.
Berdasarkan keterangan para pengungsi yang meninggalkan Rakhine, tindakan kekerasan tersebut meliputi penghancuran desa, penyerangan, dan pembunuhan warga sipil yang bertujuan untuk memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Peristiwa ini telah menarik perhatian dunia internasional dan memunculkan berbagai inisiatif dari negara-negara untuk mencari solusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Peran Indonesia dalam Diplomasi Internasional
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim aktif mengambil peran dalam menyikapi krisis kemanusiaan ini. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia menekankan pentingnya peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam membantu pembangunan inklusif di wilayah Rakhine, Myanmar. Pernyataan ini disampaikan pada Konferensi Luar Biasa Tingkat Menteri OKI yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 19 Januari 2017.
Indonesia juga berperan sebagai anggota OKI yang aktif memberikan kritik dan rekomendasi terkait langkah yang perlu diambil OKI dalam melindungi warga Muslim di seluruh dunia, termasuk Rohingya. Selain itu, Indonesia memfasilitasi pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke wilayahnya dengan menyediakan tempat penampungan di beberapa daerah, seperti Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, dan Blang Adoe, Aceh Utara, tanpa syarat tertentu sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan.
Diplomasi Bilateral dengan Myanmar
Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan negara yang diterima Myanmar untuk melakukan pembicaraan bilateral terkait penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Pada awal September 2017, Menteri Retno Marsudi mengadakan dialog dengan Penasihat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, guna mendorong pemulihan keamanan dan stabilitas di Negara Bagian Rakhine.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia meminta agar pemerintah Myanmar menghentikan segala bentuk kekerasan, memberikan perlindungan keamanan yang inklusif, serta menghormati hak asasi manusia seluruh masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim. Upaya diplomasi ini diharapkan dapat membuka ruang bagi Myanmar untuk bertanggung jawab melindungi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
Kerja Sama dengan PBB dan Bantuan Kemanusiaan
Selain diplomasi bilateral, Menteri Retno Marsudi secara aktif berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine, terutama terkait peningkatan ketegangan dan hambatan distribusi bantuan kemanusiaan. PBB memberikan apresiasi atas peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, yang diharapkan dapat sejalan dengan upaya penyelesaian konflik Rohingya.
Indonesia juga menyalurkan bantuan konkret melalui aliansi lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan yang diresmikan oleh Menlu Retno Marsudi. Program bantuan Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) dijalankan sejak 2017 selama dua tahun dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia berkontribusi dalam pembangunan rumah sakit di Rakhine sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat.
Harapan Penyelesaian Konflik
Melalui berbagai langkah diplomasi dan bantuan kemanusiaan, Indonesia berupaya berperan aktif dalam meredakan ketegangan dan memberikan dukungan bagi warga Rohingya yang menjadi korban konflik. Kasus kekerasan yang menimbulkan banyak korban jiwa ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan termasuk ke dalam tindak kekerasan genosida.
Diharapkan, dengan keterlibatan Indonesia di forum internasional dan hubungan bilateral, konflik ini dapat segera dihentikan dan perlindungan terhadap hak-hak warga Rohingya dapat terjamin. Selain itu, upaya ini bertujuan menyelamatkan pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.