Malang — Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo, mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru di tengah krisis energi global. Ia menilai wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta sebagai strategi penghematan bahan bakar perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak memunculkan persoalan baru.
Menurut Vina, kebijakan WFH yang muncul di bawah tekanan krisis energi berisiko menjadi solusi simbolis bila tidak disertai paket kebijakan yang komprehensif. Ia mempertanyakan apakah WFH benar-benar efisien atau justru memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, sekaligus membuka celah ketimpangan baru.
Ia menjelaskan, dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar karena masyarakat telah memiliki pengalaman beradaptasi sejak pandemi. Namun, ia menyoroti risiko pada praktik di lapangan yang dapat melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
“Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” kata Vina.
Vina juga menambahkan bahwa pergeseran ruang kerja akan memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Kebutuhan listrik, internet, dan berbagai penunjang kerja dinilai berpotensi meningkat pada tingkat keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.
Ia mendorong pemerintah merancang paket kebijakan yang utuh, misalnya dengan mengombinasikan WFH dan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Di sisi lain, ia menilai Indonesia belum sepenuhnya siap untuk beralih ke energi terbarukan secara massal.
Selain itu, Vina menilai WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran bisa kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dinilai dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
