Malang, Jawa Timur — Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan potensi munculnya konflik sosial baru di tengah krisis energi global, terutama jika wacana penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) tidak disertai kebijakan yang menyeluruh dan adil.
Di tengah gelombang krisis energi global, Indonesia dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Salah satu strategi yang mencuat adalah wacana penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta sebagai upaya penghematan bahan bakar.
Namun, Vina mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, WFH bisa memunculkan pertanyaan apakah benar menjadi solusi efisien atau justru memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, sekaligus membuka ruang ketimpangan baru.
Ia menilai kebijakan WFH yang lahir di tengah tekanan energi berpotensi menjadi solusi simbolis apabila tidak dibarengi paket kebijakan komprehensif. Tanpa langkah struktural, seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH dinilai belum dapat disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.
Dari sisi adaptasi masyarakat, Vina menyebut perubahan rumah menjadi ruang kerja bukan lagi persoalan besar karena pengalaman sejak pandemi. Namun, ia menyoroti risiko baru yang dapat muncul dalam praktik, terutama jika pelaksanaan di lapangan melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
“Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere (WFA). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya.
Vina juga menekankan bahwa pergeseran ruang kerja dapat memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Kebutuhan listrik, internet, dan berbagai penunjang kerja berpotensi meningkat di tingkat keluarga.
Karena itu, ia menilai penting adanya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja. Pemerintah, menurutnya, perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Ia juga menilai Indonesia belum sepenuhnya siap untuk beralih ke energi terbarukan secara massal.
Selain itu, WFH dinilai dapat memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki pilihan bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran berpotensi kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar ketimpangan ekonomi.
Vina menegaskan perlunya pedoman profesi yang disusun secara transparan serta perhatian terhadap ketimpangan infrastruktur digital antar-daerah. Ia mengingatkan, tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.
