Krisis energi global mendorong pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar, termasuk wacana menerapkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun, kebijakan ini dinilai menyimpan potensi masalah sosial apabila tidak disertai aturan yang adil dan menyeluruh.
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo mengingatkan, WFH pada masa krisis energi berisiko menjadi solusi yang hanya bersifat simbolis. Menurutnya, alih-alih menghemat energi, kebijakan tersebut dapat memindahkan beban biaya dari perusahaan ke rumah tangga pekerja.
Prof. Vina menyoroti kemungkinan meningkatnya pengeluaran keluarga untuk listrik, kuota internet, dan kebutuhan pendukung kerja lain saat aktivitas kerja dipindahkan ke rumah. Dalam situasi ekonomi yang menekan, pergeseran biaya ini dinilai dapat memperlebar ketimpangan.
Ia juga menekankan adanya perbedaan kemampuan antar kelompok pekerja. Pekerja lapangan, misalnya, tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah. Di sisi lain, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada keramaian kawasan perkantoran berpotensi kehilangan pelanggan ketika aktivitas perkantoran berkurang.
Karena itu, Prof. Vina menilai pemerintah perlu menyiapkan paket kebijakan yang utuh jika WFH benar-benar diterapkan. Ia menyebut salah satu opsi adalah mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Dalam pernyataannya yang dikutip Antara pada Kamis (2/4), ia juga menilai Indonesia belum sepenuhnya siap beralih ke energi terbarukan secara massal.
Selain aspek ekonomi, Prof. Vina mengingatkan adanya risiko perubahan perilaku kerja yang dapat mengaburkan tujuan penghematan energi. Menurutnya, kebiasaan fleksibilitas pascapandemi dapat membuat sebagian pekerja mengubah WFH menjadi work from anywhere (WFA), seperti bekerja dari kafe atau ruang publik.
Jika hal itu terjadi, penggunaan kendaraan bermotor untuk menuju tempat-tempat tersebut dapat meningkat, sehingga tujuan menekan konsumsi bahan bakar tidak tercapai. “Yang dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi work from anywhere. Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ujarnya.
Prof. Vina menilai, tanpa pedoman profesi yang transparan dan komunikasi publik yang jelas, kebijakan WFH justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang sedang menghadapi beban ekonomi.
